Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyayangkan kebijakan kenaikan tarif kereta api (KA) kelas ekonomi yang mulai berlaku Rabu (1/4). YLKI menilai keputusan penaikan tarif KA, terutama KA ekonomi merupakan kebijakan ngawur. Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, kenaikan tarif KA kelas ekonomi ini
Joko Widodo sudah tidak layak memimpin Indonesia karena kebijakan ekonomi yang dibuatnya terbukti menyulitkan masyarakat ekonomi kelas menengah dan bawah. Jika Jokowi tetap dipertahankan, kehidupan masyarakat akan semakin sulit dan tidak akan menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat. Begitu antara lain
Jokowi terus "digoyang" beberapa kader PDIP. Anehnya, Megawati sebagai ketua umum PDIP seakan membiarkan banteng-banteng itu nyeruduk Jokowi yang merupakan presiden yang diusung PDIP. Apakah Mega merestui mereka? Kader PDIP yang galak terhadap Jokowi antara lain, Effendi Simbolon dan Kwik Kian Gie.
Kementerian Agama mengalokasikan dana Rp65 miliar untuk membangun balai latihan haji di kompleks asrama haji Provinsi Bengkulu. "Ada rencana pembangunan balai latihan haji berupa penginapan berbentuk hotel seperti penginapan di Tanah Suci," kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu
Kuasa hukum Golkar Munas Bali, Yusril Ihza Mahendra menegaskan, kepengurusan DPP Golkar Agung Laksono tidak boleh mengambil tindakan administratif dan politik apapun pasca putusan majelis hakim PTUN Jakarta Timur yang mengabulkan gugatan Aburizal Bakrie Cs terhadap Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly.
Fraksi PKS di DPR RI menggelar lomba penulisan bertema kebangsaan sebagai bentuk andil mencegah paham radikal di masyarakat karena harus disikapi dengan bijak. "Fraksi PKS meyakini lebih banyak orang Indonesia yang mencintai negerinya daripada menjual negara ganya demi pemahaman sempit baik kedaerahan atau
Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden yang menaikkan fasilitas tunjangan uang muka untuk pembelian mobil perorangan bagi pejabat negara menjadi Rp 210.890.000 dari sebelumnya Rp 116.650.000. Dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Rabu, kenaikan tersebut dilakukan karena ketentuan
Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menganggap sosok Joko Widodo (Jokowi) paling mampu membesarkan partai dalam lima tahun kedepan. Hal itu didapatkan dari hasil sensus Centre for Strategic and International Studies (CSIS) terhadap seluruh ketua PDIP di daerah. Jokowi yang saat ini menjabat
Menteri Kordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani kemungkinan akan disiapkan untuk menjadi wakil ketua umum PDI Perjuangan. Jika wacana tersebut benar, mungkinkah putri dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri itu akan melepas jabatan eksekutifnya di Kabinet
Tembakan roket M Grade dari pasukan pendarat Korps Marinir dan bantuan tembakan kapal (BTK) dari KRI Sultan Hasanuddin-366, di sekitar Perairan Poso Pesisir menggempur Gunung Biru, di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Kadispen Komando Armada Indonesia Kawasan Timur TNI AL, Letnan Kolonel Khusus Maman Sulaeman,
Kuasa hukum Mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali (SDA), Humprey Djemat menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mendapatkan kuota bebas haji nasional. Dimana SDA dituding menyalahgunakan kuota bebas haji nasional tersebut untuk keluarganya. Humprey menjelaskan, kuota bebas haji nasional merupakan satu
Fraksi PKS menyesalkan kenaikan harga BBM yang dilakukan secara tiba-tiba dan tidak dikonsultasikan terlebih dahulu dengan DPR RI, padahal kondisi masyarakat saat ini khususnya petani sedang dalam masa sulit dan menjelang panen raya. "Pemerintah dalam memutuskan harga BBM berpikir dengan caranya sendiri,
Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Firman Noor menyatakan peluang Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hilmi Aminuddin untuk terpilih kembali masih besar. Ini karena figur Hilmi dinilainya masih kuat di internal partai tersebut. Firman menyatakan ketokohan Hilmi terkait
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan tidak akan memberikan bantuan hukum kepada dua tersangka kasus uninterruptible power supply (UPS). Dua PNS itu harus mencari bantuan hukum secara pribadi. "Pada kasus Pak Udar Pristono kan tidak boleh diberi bantuan hukum ternyata, tidak
Insitute for Strategic and Indonesian Studies alias ISIS menyindir pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla karena telah melakukan sejumah 'terobosan' sejak dilantik. ISIS mencatat lebih dari 20 'prestasi besar' Jokowi-Jusuf Kalla selama lima bulan (20 Oktober-30 Maret 2015). Berikut catatan prestasi
