LPK Segera Dibentuk Oleh 17 Kabupaten/Kota

Diterbitkan oleh Redaksi pada Selasa, 11 Agustus 2009 00:00 WIB dengan kategori Bisnis dan sudah 747 kali ditampilkan


Sebanyak 17 dari 19 pemerintah kabupaten (Pemkab) dan kota (Pemkot) di Sumatra Barat (Sumbar) menyatakan kesanggupan membentuk Lembaga Pengelolaan Keuangan (LPK) Nagari atau wilayah pemerintahan setingkat desa, untuk mengelola kredit mikro nagari (KMN).

Kesanggupan itu dinyatakan secara tertulis oleh bupati dan walikota dari 17 kabupaten dan kota tersebut, kata Gubenur Sumbar, Gamawan Fauzi di Padang, Senin (10/8).

KMN merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Sumbar sejak 2008 dengan modal bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan dana sharing APBD Kabupaten/kota.

Menurut dia, setelah LPK dibentuk maka lembaga ini yang mengelola KMN dan dana penanggulangan kemiskinan lainnya di tingkat nagari.

Ia menjelaskan, sejak KMN dialokasikan pemerintah telah 6.910 kelompok usaha ekonomi kecil dikelola masyarakat miskin di Sumbar, memanfaatkannya sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan.

"Selain kelompok usaha tersebut, sebanyak 27.351 orang pelaku usaha secara individu juga telah menerima dan memanfaatkan dana tersebut, untuk permodalan usaha mereka," jelasnya. (kpl/bar/Kapanlagi.com)