TIPPC Kepri: Tak Boleh DidiamkanSoal Dugaan Titipan dalam Seleksi CPNSD 2009

Diterbitkan oleh pada Selasa, 5 Januari 2010 00:00 WIB dengan kategori Nasional dan sudah 1.017 kali ditampilkan

TANJUNGPINANG -Terungkapnya nepotisme dan titip-menitip dalam seleksi CPNSD di lingkungan BKD Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau beberapa waktu yang lalu tidak boleh didiamkan perlu ada advokasi khusus agar masalah tersebut tidak terulang kembali.
TANJUNGPINANG -Terungkapnya nepotisme dan titip-menitip dalam seleksi CPNSD di lingkungan BKD Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau beberapa waktu yang lalu tidak boleh didiamkan perlu ada advokasi khusus agar masalah tersebut tidak terulang kembali.

Demikian ungkap Muhammad Faizal, SH Ketua Tim Independen Penyelamatan Penerimaan CPNS (TIPPC) Kepri. Kepada terkininews.com ada banyak laporan yang masuk ke TIPPC dan kelak akan diadvokasi secara khusus agar masalah yang sama tidak terulang kembali pada tahun berikutnya.

"Kami menerima keluhan dan laporan tindak kecurangan selama proses penerimaan CPNS, baik Prov maupun Kab dan Kota bagi yang merasa dirugikan atau mengetahui terjadinya tindak kecurangan, silahkan laporkan secara tertulis ke kami melalui Kotak Poss 44," kata Muhamad Faizal kepada terkininews.com.

Menurutnya laporan dengan mencantumkan identitas Pelapor secara lengkap plus no HP, indikasi pelanggaran, pelaku Pelanggaran, tempat kejadian, waktu kejadian dan data-data pendukung lainnya.

Saat ini, TIPPC belum dapat mengumumkan beberapa hasil temuannya karena mereka sedang mengumpulkan bukti-bukti yang dapat dijadikan alat hukum di pengadilan nantinya.

"Kami belum bisa mengekspos indikasi kecurangannya, karena kami masih terus mengumpulkan bukti-bukti untuk kiranya bisa ditindak lanjuti oleh DPRD Prov / Kab / Kota, bahkan sampai ke tingkat pemerintah Pusat," katanya.

Dia juga membantah, kalau upayanya ini hanya untuk mencari sensasi dan titipan elit politik tertentu apalagi untuk menjatuhkan wibawa Pemprop Kepulauan Riau.

"Saya hanya ingin proses penerimaan ini bersih dr tindakan KKN agar tercipta tata laksana pemerintahan yang bersih dan berwibawa di mata masyarakat," jelasnya kepada terkininews.com.