UKM Bola STISIPOL Raja Haji Terancam Gagal Ikut LPI

Diterbitkan oleh Shofi pada Rabu, 21 April 2010 00:00 WIB dengan kategori Nasional dan sudah 1.020 kali ditampilkan

TANJUNGPINANG -Unit kegiatan mahasiswa (UKM) Sepakbola Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL) Raja Haji Tanjungpinang menganggap KONI dan Pemda tak serius memajukan dunia olahraga di Kepulauan Riau.
TANJUNGPINANG -Unit kegiatan mahasiswa (UKM) Sepakbola Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL) Raja Haji Tanjungpinang menganggap KONI dan Pemda tak serius memajukan dunia olahraga di Kepulauan Riau.

Hal ini dibuktikan dengan kurangnya perhatian kedua institusi ini untuk membantu keberangkatan tim sepakbola dari UKM Bola STISIPOL Raja Haji. Demikian ungkap Shahril Budiman koordinator tim UKM Sepakbola STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang.

Menurut Shahril timnya sudah melakukan latihan yang rutin dan menggunakan dana patungan agar bisa membawa nama harum propinsi Kepulauan Riau di kancah persepakbolaan nasional melalui Liga Pendidikan Indonesia.

"Untuk tingkat propinsi Kepulauan Riau, UKM Sepakbola STISIPOL Raja Haji yang dinyatakan lolos untuk wilayah propinsi Kepulauan Riau dan kami berhak mendapatkan tiket untuk seleksi di Medan pada 24 April 2010," kata Shahril.

Diakui Shahril yang mendaftarkan timnya ke panitia nasional LPI, di LPI sendiri hingga saat ini nama UKM Bola STISIPOL Raja Haji yang berhak mengikuti liga sepak bola mahasiswa se-Indonesia ini.

"Itulah sebabnya, kami harus berangkat ke Medan, sementara bantuan dan perhatian dari pemerintah juga relatif minim bahkan boleh dikatakan tidak ada, intinya kami yang terdiri dari 23 orang termasuk officer meminta agar Pemda maupun KONI Kepri bisa memfasilitasi kami," jelas Shahril.

Kekecewaan serupa juga diungkapkan Presidium Jaringan Jurnalis Sekolah dan Kampus (J2SK) Raja Dachroni. Menurutnya, kesempatan tidak akan datang kedua kalinya. "Saya berharap ada perhatian dari Pemda untuk menyelesaikan masalah ini karena kita kan memiliki tiga struktur organisasi kepemerintahand daerah yaitu Tanjungpinang, Bintan dan Propinsi Kepulauan Riau seharusnya mereka bisa dibantu," tegas Dachroni.