SBSI Harapkan Pemimpin yang Perhatikan Pekerja

Diterbitkan oleh Redaksi pada Senin, 28 Juni 2010 00:00 WIB dengan kategori Kepri Terkini dan sudah 1.078 kali ditampilkan

BATAM - Organisasi Federasi Logam Mesin dan Elektronik (F-Lomenik) Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) berharap pemimpin kota Batam yang dikenal kota industri ini kedepan adalah pemimpin yang memperhatikan nasib pekerja.
SBSI Harapkan Pemimpin yang Perhatikan Pekerja BATAM - Organisasi Federasi Logam Mesin dan Elektronik (F-Lomenik) Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) berharap pemimpin kota Batam yang dikenal kota industri ini kedepan adalah pemimpin yang memperhatikan nasib pekerja. Sebagai kota industri, Batam sudah tentu dihuni oleh elemen masyarakat yang didominasi oleh kaum pekerja. Berbagai kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah (Pemko Batam) sudah selayaknya harus berpihak kepada kepentingan pekerja.

Sekretaris F-Lomenik SBSI Batam, Masmur Siahaan menilai kebijakan-kebijakan yang pro terhadap buruh nampaknya masih dipendam. Seperti halnya terkatung-katungnya angka UMK Batam 2009 setelah kalah dalam sidang PTUN Pekanbaru maupun kasus-kasus lain yang bersifat normatif terhadap kepentingan buruh. Peristiwa Drydocks menjadi muara dari sebuah ketidakberpihakan kebijakan pemerintah terhadap kaum buruh.

"Walikota sekarang seperti tidak berniat memperhatikan pekerja,"Singgung Masmur.

Untuk itu, menjelang Pilwako 2011 mendatang Masmur berharap kiranya sudah layak buruh juga memiliki posisi tawar yang tinggi mengingat potensi jumlah buruh di kota Batam sangat besar. Menurutnya kalangan buruh akan mendukung sosok pemimpin Batam yang mampu bersikap dan tidak bisa dikendalikan oleh kepentingan tertentu, terutama menyangkut kebijakan soal perburuhan.

"Terkatung-katungnya UMK Batam 2009 menjadi bukti tidak mampu bersikapnya pemimpin di Batam ini," ujar Masmur lagi.

Menurutnya buruh di Batam saat ini masih jauh dari sejahtera. Kencangnya promosi invenstasi yang dilakukan pemerintah, maupun masuknya investasi di Batam ternyata juga belum mampu mendongkrak kesejahteraan buruh itu. Bahkan kebijakan pro investasi itu, lanjut Masmur, justru malah menjadikan buruh murah yang dijadikan iming-iming investor untuk masuk.

Selain itu, hak-hak normatif buruh masih dipandang sebelah mata. Masmur mencontohkan soal kesehatan maupun pendidikan yang seharusnya wajib diberikan oleh perusahaan kepada buruh, untuk mendapatkannya harus melakukan demonstrasi terlebih dahulu.