Pemprov Sebut Peran Masyarakat Kurang Gali Potensi Laut

Diterbitkan oleh Redaksi pada Sabtu, 31 Juli 2010 00:00 WIB dengan kategori Nasional dan sudah 919 kali ditampilkan

BATAM - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepri menyebut beberapa kendala penyebab belum tergali nya potensi laut secara maksimal di perairan Kepri. Salah satunya yakni peran masyarakat yang masih lemah dalam mengawasi operasional penggal
BATAM - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepri menyebut beberapa kendala penyebab belum tergali nya potensi laut secara maksimal di perairan Kepri. Salah satunya yakni peran masyarakat yang masih lemah dalam mengawasi operasional penggalian potensi laut.

"Belum banyakya peran masyarakat dalam pengawasan juga menjadi kendala," kata DR. Ir. Ediwan MSc, yang mewakili Kepala DKP Provinsi Kepri, Ir. Lamidi di Batam, Sabtu (31/7).

Dalam catatan DKP Provinsi Kepri, Ediwan menyebut beberapa factor lain yang bersifat actual seperti masih belum adanya tata ruang laut dan pesisir di Kepri hingga kini, terbatasnya sarana dan prasarana keluatan dan perikanan meliputi minimnya pelabuhan perikanan, pangkalan pendaratan ikan, prasarana pasca panen dan pos-[pos pengawasan serta kapal pengawas.

Hal itu, katanya sangat diperlukan untuk mencengah illegal fishing dan konflik pemanfaatan sumber ikan serta pulau-pulau kecil yang dapat menjadi ancaman. Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil selama ini, lanjut Ediwan masih belum mengelola secara benar, padahal potensi perikanan budidaya laut tersedia lahan seluas 435.000 hektar laut dan baru dimanfaatkan sebesar 0,5 persen atau sekitar 2.107,00 hektar laut saja. Untuk potensi budidaya air payau, Ediwan menyebutkan terdapat potensi lahan seluas 17 ribu hektar dengan pemanfaatan 153,94 (0,9 persen) sedangkan budi daya air tawar seluas 2.200 dan baru dimanfaatkan seluas 92,57 (4.2 persen).

"Peran masyarakat sangat diperlukan dalam upaya menggali potensi itu, sehingga komunitas atau organisasi nelayan yang ada berperan aktif," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Provinsi Kepri mengusulkan perlunya dibuat pelabuhan perikanan terpadu dalam upaya penyediaan industry hulu dan hilir sebagai pusat industry dan jasa perikanan di Kepri.

"Perlu dibuat pelabuhan perikanan terpadu," kata Johaned Kennedy, Ketua Umum KADIN Provinsi Kepri.

Selain itu, Johanes mengatakan perlu dilakukannya penguatan dan pengembangan budi daya komoditas unggulan secara terpadu dan menerapkan "Best Aquaculture Management Practices" sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Kelautan dan Perikanan No. 28 tahun 2003 untuk komoditas seperti udang vaname, udang windu, rumput laut, kerapu, kakap, kerang mutiara, abalone, teripang, udang galah, nila dan lain-lain yang belum tergali.

"Semua butuh niat tulus," katanya