Bahas Optimalisasi Gelper, Pemko Bentuk Tim Studi

Diterbitkan oleh Redaksi pada Rabu, 4 Agustus 2010 00:00 WIB dengan kategori Kepri Terkini dan sudah 1.147 kali ditampilkan

BATAM - Pemerintah Kota Batam akan membentuk Tim Studi yang akan mengkaji penyelarasan materi Gelanggang Permainan (Gelper) yang saat ini untuk di Batam terpaksa di tutup karena diduga terdapat indikasi judi di dalamnya.
BATAM - Pemerintah Kota Batam akan membentuk Tim Studi yang akan mengkaji penyelarasan materi Gelanggang Permainan (Gelper) yang saat ini untuk di Batam terpaksa di tutup karena diduga terdapat indikasi judi di dalamnya.

Assisten I Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Syamsul Bahrum mengatakan permasalahana Gelper elektronik yang saat ini ditutup oleh Kepolisian Daerah (Polda) Provinsi kepri akan segera di lakukan peninjauan ulang untuk perspektif operasionalnya kembali.

"Klausul yang mengatur soal Gelper akan kita kaji," Kata Syamsul Bahrum usai rapat tertutup membahas buka tutup tempat hiburan di Batam, Selasa (3/8).

Lebih lanjut, Syamsul menginginkan ada penyelarasan soal pengertian Gelper sehingga pada saat optimalisasi kembali diupayakan celah judi tidak dapat lagi di lakukan oleh oknum-oknum pengusaha. Menurutnya perlu ada keseriusan baik dari pihak penegak hukum maupun pengusaha untuk mewujudkan usaha Gelper ini menjadi salah satu destinasi hiburan yang benar-benar berorientasi pada ketangkasan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Batam, Guntur Sakti menjelaskan bahwa pembentukan tim studi sudah direkomendasikan dan tim segera akan bekerja untuk melakukan pemetaan mengenai titik lokasi yang diperbolehkan untuk dibuka usaha Gelper.

"Semuanya akan kita sesuaikan dengan ketentuan di daerah tingkat II lain di Indonesia," tukasnya

Ditegaskannya, hingga akhir Hari Raya Idul Fitri mendatang, Gelper di Batam dipastikan tetap tutup hingga ada rekomendasi dari tim studi untuk ketentuan dibukanya kembali . Yang jelas katanya hal ini akan terus dibahas, hingga akhir lebaran nanti gelper masih tetap tutup.

Dalam penataannya nanti kita akan mempertimbangkan semua aspek hukum, ekonomi dan sosial untuk menyesuaikan kebijakan yang diatur dalam perda baru nantinya," pastinya.