BKKBN Perluas Pelayanan KB Swasta di Batam
BATAM - Setelah vakum penggiatan sosialisasi pentingnya keluarga berencana (KB) di Indonesia selama 10 tahun. Kini Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
BATAM - Setelah vakum penggiatan sosialisasi pentingnya keluarga berencana (KB) di Indonesia selama 10 tahun. Kini Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) kembali akan menggiatkan pelayanan KB secara nasional dan akan melibatkan pihak swasta untuk turut mengelola serta bertanggung jawab atas upaya penekanan lonjakan angka kelahiran.
Kepala BKKBN RI, Dr. dr. Sugiri Syarief, MPA mengatakan upaya meningkatkan pelayanan KB melalui swasta memiliki daya tarik yang lebih optimal dalam merangsang masyarakat untuk melaksanakan program KB. Untuk itu, pihaknya telah melakukan konsolidasi dengan berbagai pihak swasta mulai dari organisasi profesi, industry farmasi penyedia alat/obat kontrasepsi, distributor, perusahaan serta sector terkait dalam regulasi untuk pelaksanaan program KB yang berkualitas.
"Peran perusahaan telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pencapaian peserta KB baru, dan akan kita mulai kembali," kata Sugiri saat memberikan sambutan pembukaan workshop KB Perusahaan di Batamcenter, Kamis (5/8).
BKKBN, lanjut Sugiri optimis bahwa program KB mandiri melalui jaringan pelayanan swasta sudah dapat berjalan sendiri tanpa keterlibatan pemerintah (BKKBN), dengan perhatian penuh terhadap poin implementasi seperti pemberdayaan provider yang menyangkut kompetensi , sarana dan prasarana khususnya untuk pelayanan metode kontrasepsi jangka panjang di setiap perusahaan. Untuk hal ini, kata Sugiri perlu kerjasama yang intensif dengan pihak organisasi profesi saeperti POGI, IBI dan IDI.
Tahun 2010 ini, BKKBN memperkirakan pencapaian peserta KB baru mampu menembus target sekitar 7,1 juta peserta KB baru, meski BKKBN sendiri hanya baru mampu menyediakan kontrasepsi untuk 3,4 juta peserta yang tergolong pra KS dan KS I, sedangkan untuk pembinaan peserta KB aktif ditargetkan mencapai 26,7 juta peserta, meski BKKBN hanya menyediakan kontrasepsi sebanyak 11.9 juta peserta yang tergolong pra KS dan KS I. Menjawab kekurangan itulah, BKKBN, kata Sugiri berharap peran swasta dapat lebih dioptimalkan.
"Saya harap penyediaan kontrasepsi bagi kelompok non miskin dapat tersedia di fasilitas pelayanan dengan harga terjangkau," katanya.

