Kundur Segera Jadi Daerah Otonomi Baru

Diterbitkan oleh Admin pada Selasa, 16 September 2014 00:59 WIB dengan kategori Karimun dan sudah 861 kali ditampilkan

KARIMUN--Menjelang disahkannya daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Kepulauan Kundur oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI beberapa pekan mendatang, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bertandang ke Kabupaten Karimun guna melihat bukti kesiapan untuk memisahkan diri dari kabupaten induk yakni Kabupaten Karimun, Senin (15/9).

Ketua komite I DPD RI, Alirmansuri dalam penjelasannya di Kantor Bupati mengatakan, berdasarkan PP 78 tahun 2007, apakah persyaratan teknis sudah cukup, kemudian teknis dari sisi kewilayahan. Itu menjadi penting untuk diketahui. Sehingga kita juga meminta jaminan atau informasi bagaimana kondisi keamanan, kemudian calon ibu kotanya, makanya rombongan yang satu lagi itu memastikan apakah memang sudah ada kesepakatan politik daerah dimana calon DOB itu. Ini memang penting.
 
Menurutnya, secara umum setelah mendapatkan penjelasan dari Bupati Karimun mudah-mudahan tidak menjadi persoalan. Sekarang sedang dilakukan pembahasan tripartit tiga lembaga negara. Bahkan sudah sampai pada level 15 tapi ini semua belum keluar data konkritnya, masih negosiasai dalam bentuk kuantitatif.
 
"Kita tidak berani mengatakan berapa persen kepastiannya Kundur akan jadi Kabupaten, karena gelombang politik di DPR itu kan luar biasa," katanya kepada awak media.
 
Sedangkan bagi daerah yang nantinya belum dapat ditetapakn sebagai DOB bukan tidak dibahas, melainkan nanti akan ada jadwal pembahasannya pada klaster berikutnya dan kemungkinan akan dibahas pada pemerintahan yang baru.
 
"Yang jelas tujuan kami datang hari ini adalah ingin memastikan apakah keinginan pemekaran ini murni bergerak dari hati dan aspirasi masyarakat atau tidak. Ini penting agar kalau sudah jadi DOB benar-benar mensejahterakan masyarakat. Karena berdasarkan kriteria yang menjadi prioritas adalah daerah perbatasan negara, rentang kendalinya jauh kemudian yang rawan konflik. Sehingga itu yang jadi kriteria oleh DPR, DPD dan pemerintah," katanya.
 
Hal yang sama pun disampaikan oleh anggota DPD RI lainnya, Aida Ismeth. Menurutnya, hendaknya pemekaran ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka kedatangannya ke Karimun adalah betul-betul ingin mengetahui apakah memang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
 
"Makanya semua persyaratan dilngkapi, kita sebagai daerah kepulauan dan perbatasan, banyak yang bisa dicuri, maka pnekanannya dstu. Kalau untuk paripurnanya yang jelas dalam waktu dekat ini," kata Aida.