Sekdaprov: Serapan DAK Kepri Sangat Rendah
TANJUNGPINANG - Berdasarkan hasil monitoring dan Rapat Koordinasi yang dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Kamis (9/10) di Hotel Aston Tanjungpinang dinyatakan bahwa total realisasi seluruh Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dikelola Kabupaten/ Kota masih sangat rendah yaitu kurang dari 20%.
Rendahnya serapan program DAK di Provinsi Kepri disebabkan beberapa hal, yaitu diantaranya; Juknis dari Kementrian Teknis yang terlambat turun, juklak dan juknis yang sudah ditetapkan pada masa pelaksanaan direvisi oleh Kementrian Teknis serta keterlambatan penetapan pagu definitif DAK dari Pusat merupakan kendala yang terulang hampir setiap tahun.
Kendala lainnya yang terjadi pada tahun ini adalah penetapan pengelola DAK pada SKPD tidak sesuai dengan bidang DAK yang diterima (DAK Bidang Perbatasan), penetapan lokasi/ lahan/ hutan yang tidak matang (DAK Bidang Kehutanan, Kesehatan, Perdagangan dan KB), data jumlah siswa yang tidak valid (DAK Bidang Pendidikan), dan lain-lain.
"Dari laporan hasil kunjungan lapangan tim pokja pengendalian, pelaporan dan evaluasi pemanfaatan DAK Provinsi Kepri terhadap progres fisik dan keuangan pengelolaan DAK Kabupaten Kota pada umumnya belum mencapai target" Tutur Sekda Provinsi Kepri Robert Iwan Loriaux dalam sambutannya. ia juga menilai hal ini menjadi suatu permasalahan seperti dari mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, koordinasi hingga evaluasi. "dan kami harapkan kepada pengelola DAK semoga jangan lagi terjadi masalah atau kendala yang sama seperti pada tahun-tahun sebelumnya dan semoga output kegiatan yang didanai DAK tahun 2014 dapat terealisasi dan dimanfaatkan 100%" tambahnya.
Rapat Koordinasi Pemantauan Teknis dan Evaluasi Pemanfaatan DAK ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas Hasil Monitoring dan Rapat Koordinasi Tim Pokja DAK yang telah dilaksanakan pada Juli-Agustus 2014 lalu. Kegiatan yang akan berlangsung dari tanggal 8-9 Oktober 2104 ini juga dihadiri oleh Pejabat Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Bappenas, Tim Pokja DAK Provinsi dan perwakilan Pokja DAK Kabupaten/Kota. (Yasril)
