PNS Minta Pemotongan Tunjangan Bagi Asuransi Transparan

Diterbitkan oleh pada Rabu, 4 Maret 2015 22:00 WIB dengan kategori Lingga dan sudah 1.789 kali ditampilkan

LINGGA-Pemotongan tunjangan sebesar Rp 100 ribu/ bulan yang digunakan untuk pembayaran asuransi, bagi sekitar 2.784 PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga, semakin mendapatkan pertanyaan dan kecurigaan, pasalnya asuransi yang dibayarkan PNS sejak 2006 lalu hingga saat ini tidak jelas mengenai sertifikasi atau kartu yang diberikan bagi peserta asuransi.


 Salah seorang PNS yang tidak bersedia disebutkan namanya, Rabu (04/03/2015) kepada terkininews.com, mengatakan, hingga saat ini dirinya tidak pernah mendapatkan atau menerima kartu maupun sertifikat asuransi yang katanya Asuransi Idaman Plus Kecelakaan tersebut. Dilanjutkannya, adapun beberapa PNS yang mendapatkan kartu tersebut hanya sekedar potongan kertas yang sekedarnya, berbeda dengan kartu asuransi yang terlihat lebih prefesional seperti BPJS yang dulunya Askes, serta Taspen untuk jaminan kematian dan pensiun.


Diakuinya, tidak tau pasti apa kegunaan atau fungsi dari kerjasama Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumi Putra dengan Pemkab Lingga sejak 2006 lalu, hanya saja sulit untuk menolak hal tersebut karna telah menjadi kebijakan pemerintah daerah.


Seperti yang diberitakan sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Lingga, AKP Effendri Ali,memanggil bendahara dari Sekretariat daerah, dan bendahara Dinas Kesehatan, Pemkab Lingga, pemanggilan ini terkait hasil kerja dari pihaknya untuk meminta klarifikasi dari kedua bendahara tersebut, tentang potongan tunjangan sebesar Rp 100 ribu, per bulan yang digunakan untuk pembayaran asuransi.


Pemanggilan tersebut diharapkan dapat mengungkapkan hal yang sebenarnya, jangan sampai ini menjadi suatu modus yang ahirnya merugikan bagi PNS yang sudah sekian tahun dilakukan pemotongan bagi pembayaran asuransi tersebut, kalau perlu putuskan saja kerja sama tersebut bila tidak memiliki kejelasan apalagi fungsinya, selain pihak penegak hukum kepada DPRD Lingga juga diharapkan konsen dengan persoalan ini, DPRD perlu melakukan hearing mengenai kejelasan asuransi ini, demikian ungkap PNS tersebut.