HKI Keluhkan Pelayanan Investasi di Batam
BATAM - Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Provinsi Kepri Oka Simatupang mengatakan Batam sebagai kawasan Free Trade Zone (FTZ) sebaiknya dikembangkan menjadi kawasan ekonomi khusus. Namun, perkembangan itu tidak terlepas dari permasalahan pelayanan.
Oka berpendapat segala bentuk pelayanan, baik pelayanan pemerintah ataupun nonpemerintahan ada pada PP No. 97 tahun 2014 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
“Sehingga diharapkan tidak ada terjadi penyelewengan dalam pengurusan perijinan. Dan memang faktor lain yang mengganggu iklim investasi di Batam, ada pada ketenagakerjaan dan keamanan objek vital nasional di Batam,” ungkap Oka.
Selain itu berbagai keluhan terkait perijinan juga menurutnya menjadi kendala berkembangnya Batam, diantaranya tumpang tindih perijinan antara Pemko Batam dengan BP Batam, terutama dalam perijinan lingkungan dan penerapan program Batam Single Window (BSW) yang prosesnya masih berbelit.
