Ketua DPRD Lingga Kecewa Terhadap Sikap SKPD Terkait Pemberhentian THL
LINGGA - M Nizar, ketua DPRD Lingga mengaku kecewa dengan sikap SKPD. Pasalnya, keputusan tersebut dinilai Nizar terlalu gegabah. Akibatnya, sejumlah masyarakat di Kabupaten Lingga kehilangan pekerjaan.
"Kita kecewa dengan sikap SKPD yang tidak mencermati isi surat Sekda," ungkap Nizar, tokoh muda Kabupaten Lingga ini, Rabu (6/5).
Menanggapi hal itu, Dikatakan Nizar, dinas terkait tidak mencermati isi surat yang dilayangkan Sekda. Dalam surat sekda tersebut, ungkap Nizar, terkait soal kegiatan dana pusat yakni kegiatan Taskin dan DAK yang harus didahulukan. Dalam surat tersebut juga tidak ada soal pemberhentian THL. Namun kebijakan SKPD terkait, Nizar menduga ada sekenario besar yang sedang disiapkan eksekutif di jajaran Pemerintahan Kabupaten Lingga.
"Kita curiga ada sekenario besar. Pemberhentian ini terlalu gegabah. Harusnya ada alternatif lain," papar Nizar.
Tambah Nizar lagi, dirumahkannya THL atau diberhentikan oleh SKPD seperti di Disbudpar, Dinkes, BPMP, BP3AKB, Kesbangpol dan Disdukcapil ini menimbulkan permasalahan baru. Sebab, selama berdiri menjadi sebagai kabupaten 11 tahun terakhir, di Lingga tidak pernah dibuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat. Selain menjadi THL di pemerintahan. Ia juga menyayangkan sikap SKPD yang memberhentikan THL tanpa adanya pertimbangan dan solusi.
Nizar menambahkan, setelah LKPJ bupati yang berlangsung Senin (4/5) lalu di aula kantor DPRD, pihaknya memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Lingga. Berbagai persoalan dibahas dalam hearing tersebut termasuk soal sikap SKPD yang memberhentiakan THL.
"Setelah LKPJ Bupati, kita panggil TAPD. Mulai dari laporan kegiatan pertriwulan yang ingin kita dengar, terkait dana panwas Rp 300 juta yang tidak cukup. Kita juga bahas soal MTQ 2016 yang kita akan menjadi tuan rumah, dan kemungkinan kita tidak siap. Juga terkait soal pekerjaan tambang timah di masyarakat, stok sembako, masalah THL ini juga kita minta TAPD tidak gegabah," tambahnya.
Namun begitu, pemberhentian THL tetap saja dilakukan. Sementara kondisi Lingga 11 tahun ini, dibenarkan Nizar tidak pernah menciptakan lapangan pekerjaan. Sedang kondisi perekonomian masyarakat Lingga yang semakin sulit, hilangnya mata pencaharian dan pekerjaan menjadi bola panas yang saat ini dilontarkan kepada pemerintah sebagai pengambil kebijakan.
Untuk berharap lebih, dengan kondisi saat ini, ditambah lagi diakhir masa jabatan kepemimpinan H Daria, Nizar mengatakan pihaknya juga sangat berhati-hati. Sebab sekenario yang semakin terlihat jelas, membuat DPRD Lingga yang dipimpinnya saat ini tidak mau terlibat terlalu jauh. Namun untuk kesejahteraan masyarakat dan pekerjaan, Nizar optimis pemerintahan baru kedepan akan memberi semangat dan pola pekerjaan baru bagi masyarakat Lingga.
"Kondisi lapangan kerja 11 tahun terakhit tak ada, harga sembako semakin mahal. Masyarakat penambang timah hilang pekerjaan, sekarang THL juga diberhentikan. Ini hanya akan membuat sakit hati bertambah-tambah. Kita curiga ada sekenario besar. Lantas kemarin kenapa eksekutif melakukan efesiensi anggaran hingga 65 persen. Ini benar-benar kabupaten ling-lung. Untuk itu, kita DPRD harus berhati-hati," tutupnya.
