Kapan Indonesia Sejahtera

Upaya untuk membangun Indonesia sejahtera sebenarnya merupakan amanah konstitusi yang mengharuskan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia sebagai sebuah bangsa yang merdeka.

 Kemerdekaan yang berhasil direbut dari tangan kolonialisme tidak lain merupakan pintu gerbang bagi kita sebagai bangsa untuk hidup sejahtera.

            Sebagaiman termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indinesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdakan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dalam upaya terwujudnya Negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Untuk mewujudkan Indonesia sejahtera seperti yang di harapkan, hal itu sendiri merupakan suatu hal yang sederhana. Hanya diperluakn poitcal will pemerintah untuk mengubah struktur anggaran berbentuk piramida.

Selama ini politik anggaran terbalik. Hal tersebut mengakibatkan pemerintah gagal melakukan distribusi kesejahteraan ke daerah. Kesejahteraan yang tidak terdistribusi dengan baik pada dasarnya berakibat pada sejumlah tindak korupsi, seperti terjadinya praktik mafia anggaran untuk menyalurkan anggaran kedaerah.

            Politik anggaran dengan bentuk piramida terbalik selama ini telah membuat terjadinya Jakarta sentries. Dimana semua uang ditaruh ke kementrrian dan menggemukan anggaran di pusat. Hal tersebut menyebabkan para pejabat daerah beramai-ramai pergi ke Jakarta untuk memperoleh kucuran dana lebih besar. Maka kemudian terjadilah praktek mafia anggaran itu.

            Dalam hal ini pengembangan daerah sesuai karakteristik dan keunggulanya perlu mendapatkan perhatian yang lebih intens. Sentra bisnis di harapkan merata dan tidak hanya terpusat di Jakarta dan pulau jawa saja. Keadilan dan pemerataan dengan sistem piramida akan terwujudkan, dikarenakan daerah akan memperoleh kesempatan luas untuk mengembangkan wilayahnya.

            Dalam politik anggaran, perlu kiranya untuk menerapkan sistem bentuk piramida. Dimana anggaran terbesar berada di daerah, sedangkan di pusat maki sedikit. Hal ini akan memicu dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan di berbagai daerah. Dengan demikian postur APBN ysng telah mencatatkan sekitar angka 1.600 Triliun pada tahun 2012, dapat membawa kemaslahatan yang lebih luas sampai saat ini.

            Dengan menerapkan politik anggaran berbentuk piramida, maka pusat yang hanya melakukan supervisi, pengarahan dan pengawasan mengenai tatakelola pemerintahan . hal itu sesuai dengan menegaskan prinsip  structure follow function dan money follow function yang sebnarnya sudah mendapatkan paying hukum dalam undang-undang No. 39 athun 2008. Prinsip ini sesungguhnya yang efektif untuk otonomi daerah, dimana rakyat secara langsung dilayani oleh perangkat pemerintahanya di daerah. Sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan rakyat di wilayahnya seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sebagainya.

            Dengan struktur berbentuk piramida, maka akan terjadi perampingan kementrian Negara yang sejalan dengan desentralisasi urusan-urusan pemerintahan  pusat kepada daerah. Dengan pelaksanaan dsentralisasi memang di harapkan peran dari daerah akan termaksmalkan. Mengingat, jumlah dana yang di lundurkan pada birokrasi di daerah akan semakin besar. Hal itu perlu dilakukan, karena semakin besarnya ruang lingkup kinerja di daerah, sedangkan birokrasi di pemerintah pusat hanya berperan sebagi supervise saja.

            Struktur birokrasi berbentuk piramida juga akan membuat birokrasi Indonesia di pusat menjadi miskin struktur tapi kaya fungsi. Birokrasi yang ramping dari pejabat public ini akan menjadikan kinerja dari organisasi negeri ini dinamis serta mampu memberikan pelayanan public yang prima. Sedangkan pada struktur di level daerah barulah banyak variasi posisi yang memungkinkan ununtuk meng-cover aneka pekerjaan yang banyak jemisnya. Ini sesungguhnya yang efektif untuk  birokrasi di era otonomi daerah. Sehingga rakyat secara langsung di layani oleh perangkat pemerintahnya di daerah.

            Untuk menuju Indonesia sejahtera di butuhkan pembangunan sistem politik yang kuat. Demokrasi dengan demikian meski kompatibel dengan sistem presidensial yang di anutIndonesia yang meletakan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Sistem ini memang mengharuskan adanya sifat pemerintahan yang powerfull dan tidak bisa di berhentikan oleh oarlemen. Dengan sistem politik yang kuat di harapkan pemerintahan berjalan efektif dalam menjalankan kebijakan-kebijakanya.

            Indonesia sejahtera juga dapat terealisasi dengan mewujudkan konsep managmen pemerintahan yang modern melalui pelaksanaan prinsip-prinsip goodgovernance seperti efisien, efektif,akuntabel,dan transparan. Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negeri ini mestinya bermuara pada sebesar-besar kemakmuran rakyat, dan saya yakin di hari ini perjalanan Indonesia telah  on the right track menuju Indonesia sejahtera.   

*Mahasiswa STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang