Faktor Pemicu Munculny Jutaan Pengangguran Di Indonesia

Pengangguran merupakan sebuah fenomena besar dimasyarakat kita, pengangguran adalah orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan, sebuah fenomena ini harus diatasi, mengatasinya itu berbagai macam cara, pengangguran di Indonesia setiap tahunnya terus meningkat. Berdasarkan data BPS melaporkan jumlah pengangguran di Indonesia pada Agustus 2015 sebanyak 7,56 juta orang, bertambah 320 ribu orang, pada bulan Agustus 2015 lalu. Pengangguran terbuka menurut pendidikan didominasi oleh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 12,65 persen, disusul Sekolah Menengah Atas sebesar 10,32 persen, Diploma 7,54 persen, Sarjana 6,22 persen, Sekolah Menengah Pertama 6,22 persen, dan Sekolah Dasar kebawah 2,74 persen diakses (http://beritaagar.id).

Berdasarkan data pengangguran tersebut faktor yang menyebabkan pengangguran ini adalah ketidak adanya lapangan pekerjaan dan juga faktor ekonomi untuk melanjutkan pendidikan, dimana pendidikan yang masih belum tinggi, di sini juga peran pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan sangat terbatas untuk kaum awan yang pendidikannya tinggi seperti, Sarjana. Oleh karna itu, keterbatasan ini juga dipertimbangan terlebih dahulu oleh pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan karna bertambahnya penduduk di Indonesia.

Adapun Sebab-sebab terjadinya pengangguran terutama disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Angkatan kerja yang terus meningkat jumlahnya dan pertumbuhan kesempatan kerja tidak seimbang dengan pertumbuhan angkatan kerja.

2. Angkatan kerja yang sedang mencari kerja tidak dapat memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta oleh dunia kerja.

Pengangguran merupakan masalah di muara dan dapat berdampak langsung dan tidak langsung terhadap masalah sosial dan politik. Pengangguran dan setengah. Kita tidak dapat mengatasi masalah pengangguran hanya dengan berkiprah di muara. Di samping penanganan masalah-masalah di muara, penanganan pengangguran secara strategis harus dilakukan di hulu. Sektor-sektor di hulu yang banyak berdampak pada pengangguran adalah sektor kependudukan, pendidikan, dan ekonomi.

Sektor kependudukan, terutama pertumbuhan penduduk akan memengaruhi jumlah angkatan kerja baru yang akan memasuki pasar kerja. Sedangkan sektor pendidikan akan mempengaruhi kualitas angkatan kerja yang pada gilirannya juga berpengaruh pada produktivitas tenaga kerja. Sektor ekonomi adalah sektor yang paling krusial, karena pengaruhnya pada daya tampung dan daya serap terhadap angkatan kerja. Pertumbuhan ekonomi dapat meningkat apabila terjadi peningkatan akumulasi kapital, peningkatan tingkat partisipasi, dan peningkatan produktivitas angkatan kerja. Pertumbuhan ekonomi yang baik dapat membuat sektor swasta lebih berkembang. Dikutip dari (https://pojokmakara.wordpress.com/2011/02/25)

Ketersediaan lapangan kerja yang relatif terbatas, tidak mampu menyerap para pencari kerja yang senantiasa bertambah setiap tahunnya, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Tingginya angka pengangguran tidak hanya menimbulkan masalah-masalah di bidang ekonomi, melainkan juga berbagai masalah di bidang sosial, seperti kemiskinan dan kerawanan sosial. Persoalan ini menjadi salah satu isu penting dalam ketenagakerjaan, selain angkatan kerja dan struktur ketenagakerjaan, adalah isu pengangguran.

Pertumbuhan tenaga kerja kurang diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja akan menyebabkan tingkat kesempatan kerja cenderung menurun. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Di Negara-negara berkembang seperti Indonesia dikenal istilah “pengangguran terselubung” dimana pekerjaan yang mestinya bisa dilakukan dengan tenaga kerja sedikit, dilakukan oleh orang lebih banyak. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia sekarang ini sudah mencapai kondisi yang cukup memprihatinkan ditandai dengan jumlah penganggur dan setengah penganggur yang besar, pendapatan yang relatif rendah dan kurang merata.

Dikutip dari (http://m.Liputan6. com) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, Sairi Hasbullah menegaskan, berdasarkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPK) di Provinsi Jawa Timur hingga Agustus 2015, yang paling tinggi terjadi pada lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yakni 11,74 persen. Sementara TPK terendah terjadi pada lulusan Sekolah Dasar (SD) yaitu 1,39 persen.

"Dari BPS menunjukkan ini adalah fakta. Ternyata sekolah-sekolah kejuruan yang kita harapkan bisa langsung bekerja, ternyata tidak seperti itu," kata Sairi di Surabaya, Kamis (5 November 2015).

Sairi menjelaskan, kondisi ini merupakan sesuatu yang mengkhawatirkan, mengingat dalam satu bulan lebih ke depan sudah memasuki masa Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau pasar bebas ASEAN. "Ini gambaran yang menantang sekali jelang MEA. Ini gambaran kita saat memasuki masa globalisasi, pasar bebas, dan era kompetisi yang lainnya," imbuh Sairi.

Sairi menambahkan, pada sektor pendidikan lainnya, tingkat pengangguran pada lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Jatim mencapai 4,43 persen, Sekolah Menengah Atas (SMA) 8,73 persen, Diploma 8,11 persen, dan Universitas 4,99 persen. "Sementara secara nasional, sama seperti Jatim sampai Agustus 2015, tingkat pengangguran yang paling tinggi terjadi pada lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yaitu 12,65 persen. Sementara tingkat pengangguran terendah terjadi pada lulusan Sekolah Dasar (SD) yaitu 2,74 persen," pungkas Sairi.

Berdasarkan data tersebut bahwasan nya Indonesia ini memang memprihatinkan ketenagakerjaan dalam kurangnya lapangan pekerjaan untuk lulusan SMK, disini juga kita lihat banyak persaingan yang ketat dalam hal mencari pekerjaan, terutama lulusan dari SMK banyak yang tidak mendapat pekerjaan karna persaingan dengan berdasarkan tingkat sumber daya manusia.

Berdasarkan fenomena ini perlu dilakukan Gerakan Nasional Penanggulangan Pengangguran (GNPP) dengan mengarahkan semua unsur-unsur dan potensi di tingkat nasional dan daerah untuk menyusun kebijakan dan strategi serta melaksanakan program penanggulangan pengangguran. Salah satu tolok ukur kebijakan nasional dan regional haruslah keberhasilan dalam perluasan kesempatan kerja atau penurunan pengangguran. Hal ini juga peranan pemerintah sangat penting dalam penanggulangan pengangguran dalam publik.

Kebijakan pemerintah sangat diperlukan oleh rakyat dalam mengatasi pengangguran dan membuka lapangan kerja baru, tetapi tidak boleh berharap dari pemerintah dan setiap induvidu juga harus berusaha memperoleh pekerjaan sendiri yaitu dengan membuka bisnis, dagang kecil-kecilan dan banyak sekali yang dapat menghasilkan pendapatan setiap harinya, dengan begitu masyarakat Indonesia setidaknya menurun tentang pengangguran dalam segi ekonomi dan juga pembangunan ekonomi di Indonesia semakin meningkat.