Gema Lingga : Penjabat Bupati Lingga Tak Seharusnya Keluarkan Izin Tambang

Rabu, 23 Maret 2016 09:12 WIB
439x ditampilkan Lingga

LINGGA - Terkait Orasi puluhan massa di halaman Kantor Bupati Lingga, permasalahan lain yang dibawa dalam orasi tersebut, menyangkut IUP untuk 23 perusahaan tambang, yang telah dikeluarkan selama masa transisi kepemimpinan kepala daerah 2014-2015 lalu. Menurut sekian banyak massa tersebut, ini adalah kesewenang-wenangan kepala daerah dan jajaran instansi terkaitnya dan jelas hal itu merugikan banyak pihak, terutama masyarakat dan lingkungan hidup di Lingga.

 

Zuhardi, ketua orasi dalam demo tadi mengatakan permasalahan menyangkut tambang ini jelas-jelas telah mengangkangi aturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini. Seharusnya penjabat Bupati Lingga, yang menjabat dimasa transisi tidak mempunyai kuasa penuh dalam melakukan hal itu.

"Pertama, aturan tentang kewenangan seorang Penjabat Bupati, dan kedua UU no 23 tahun 2014, yang memindahkan 7 bentuk perizinan termasuk IUP dan OP menjadi hak Provinsi," paparnya.

Juai untuk panggailan akrabnya sampaikan keluhan dan permintaan masyarakat Lingga kepada Bupati dan Wakil Bupati Lingga, untuk menindak lanjuti permasalahan ini. Menurutnya masyarakat tidak menginginkan hal ini menjadi kerugian daerah dan akhirnya berdampak pada kesengsaraaan masyarakat Lingga nantinya.

"Kami minta Pak Awe-Nizar selaku pejabat tertinggi daerah, menindak lanjuti hal ini, sebab ini juga menyangkut kesejahteraan masyarakata Lingga " tuturnya.

Pantauan lapangan, demonstrasi berlangsung kondusif dengan pengawalan pihak Satpol PP dan Polsek Daik Lingga. Wakil Bupati Lingga, Muhammad Nizar bersama Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Lingga Syamsudi, berhadapan langsung dengan para demonstrans.