Massa Gema Lingga Tuntut Pemda Ikat PNS
Pemerintah Kabupaten Lingga dituntut untuk kedepannya bisa membuat aturan yang benar-benar mengikat Pegawai Negeri Sipil (PNS), mengingat banyak keteledoran yang dibuat para PNS dan pejabat pemerintahan hingga terkesan Kabupaten Lingga sebagai batu loncatan bagi PNS berkarir. Hal ini diorasikan puluhan massa yang tergabung dalam satu organisasi Gerakan Masyarakat (Gema) Lingga, didepan Kantor Bupati Lingga, Kamis (17/3).
Dalam orasi tersebut, demonstran Gema Lingga menuntut tindak lanjut pemerintah atas permasalahan rekomendasi kepindahan sekitar 20 PNS ke daerah lain yang dikeluarkan selama masa kepemimpian PJ Bupati Lingga, Edi Irawan.
Zuhardi, ketua Gema Lingga saat orasi menyebutkan, kepindahan 20 PNS Lingga yang baru-baru ini atas rekomendasi Penjabat Bupati telah merugikan daerah.
"Ini sama saja merugikan daerah. Jangan jadikan daerah ini batu loncatan untuk menjadi PNS. Kami minta kepala daerah yang baru Awe-Nizar, melalui BKD Lingga memperhatikan hal ini. Kami peduli dengan kampung halaman ini," tegasnya di halaman Kantor Bupati Lingga.
Dia mewakili barisan demonstrans juga menyampaikan permintaan, agar pemerintah kedepan membuat aturan yang benar-benar mengikat PNS. Sebab diketahui kuota PNS di Lingga masih jauh dari kata cukup, namun dengan mudahnya kepala daerah memberikan izin kepindahan 20 orang PNS tersebut. Seharusnya mereka yang bisa berkarir disini harus bisa mengabdi dalam kurun waktu yang lama. Begitu juga terkait hal penerimaan PNS, jika perlu diutamakan putra-putri daerah. Pemerintah dituntut agar mampu menyediakan ruang dan peluang agar di Bunda Tanah Melayu ini, putra-putrinya mampu berdikari.
"Kami minta daerah membuat Perda yang mengikat PNS ini. Jangan dengan mudahnya memberikan izin pindah, sementara daerah sendiri kekurangan tenaga pegawai. Kalau perlu carilah PNS yang dari daerah sendiri, agar lebih menyayangi dan berdedikasi tinggi terhadap kampung halamannya," ungkap Zuhardi.
