Sidang Paripurna DPRD Lingga sampaikan LKPJ 2015
Bupati Lingga H Alias Wello sampaikan Laporan Kegiatan Pertanggung Jawaban(LKPJ), atas penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015, dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lingga, di ruang rapat paripurna gedung DPRD Lingga, Kamis (28/4). Dalam penyampaiannya Awe lebih menyoroti Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lingga yang mampu menyerap anggaran maksimal hampir 100%.
Sidang Rapat dilaksanakan dengan sidang kourom karena dalam sidang rapat tersebut hanya dihadiri 15 dari 20 anggota DPRD Lingga, 5 diantaranya sedang dalam Dinas Luar (DL). Sementara hadir juga seluruh jajaran Pemkab Lingga, FKPD, SKPD, Camat, Lurah dan Kades se Kabupaten Lingga.
LKPJ 2015 ini dikatakan Awe adalah hasil dari pemerintahan Lingga sebelumnya yang di jabat oleh dua kepala daerah yakni masa kepemimpinan mantan Bupati Lingga H Daria dan masa transisi yang dipimpin Penjabat (Pj) Bupati Lingga Edi Irawan. Menurutnya LKPJ akhir tahun 2015 ini memang harus disampaikan sebab dalam sidang ini akan menunjukkan progres report kinerja pemerintahan ke DPRD.
Dari laporan yang disampaikannya dalam sidang tersebut, perhitungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lingga akhir tahun 2015 terealisasi sebesar Rp 20,3 miliyar, sedangkan yang ditargetkan sebesar Rp 21 miliyar atau mencapai 96,69 persen. Melihat merosotnya persentase pengelolaan keuangan Daerah dari PAD yang masih belum maksimal dan ditambah devisit anggaran, dia katakan hal inilah yang menjadi sebab sejumlah kegiatan dan pembangunan daerah terganggu.
"Hal ini menunjukkan, kinerja Pemerintah kurang memuaskan, under target. Untuk tahun 2016, PAD harus ada peningkatan. Untuk meningkatkan PAD tersebut, dengan cara membuka peluang investasi yang sebesar-besarnya, dan harus ada gerakan ramah investasi untuk meningkatkan PAD," terangnya.
Dengan jumlah APBD yang hanya terealisasi Rp 572 Miliyar pada tahun 2015, menurutnya APBD Lingga jauh merosot dibanding tahun 2014 lalu yakni berkisar Rp 686 Miliyar. Penurunannya APBD tersebut dengan kisaran angka Rp 138 Miliyar. Untuk itu, perlu ada upaya untuk memperoleh dana Pusat. Koordinasi dengan Satker dan Kementerian untuk merebut DAK tahun 2016 dan 2017 nanti. Kedepannya pemerintah lebih memfokuskan untuk penggalian PAD dengan cara memberi peluang kepada investor yang ingin menanamkan modalnya di Lingga. Tentu itu semua tidak lepas dari peran legislatif Lingga.
"Sekarang sudah tidak lagi menjadi model, jika hanya mengandalkan APBD, tentunya tidak mampu untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan hanya dengan dana tersebut. Nantinya, pemerintah benar-benar memberikan kemudahan dan jaminan kepada investor, untuk membangun dan mendongkrak PAD Lingga. Kita akan perbaiki sama-sama dan betul-betul berkerja, dan tidak ada satupun investasi tanpa rekomendasi DPRD Lingga lagi," ucapnya.
Sementara untuk tahun 2015 ini, DKP Lingga mampu menyerap anggaran lebih. Semula anggaran sebesar Rp11, 9 miliyar, dan terealisasi Rp11,3 miliyar atau mencapai 94,82 persen dengan 6 program. Untuk itu dirinya sangat mengapresiasi kinerja dari instansi tersebut.
"Penyerapan ini cukup tinggi. Fokus program bupati nanti pertanian dan perikanan, maka kita apresiasi penyerapan ini," jelasnya.
Dalam kourom tersebut, dari Fraksi NasDem Plus, Raja Muckhsin, menyampaikan pandangan umumnya mengenai kondisi dilapangan masih sangat jauh dari harapan. Menindaklanjuti LKPJ Bupati tahun 2015, masih banyak yang menjadi PR Pemerintah Daerah kedepannya. Sementara menanggapi peluang investasi dan gerakan ramah investasi, dari fraksi Nasdem sangat mendukung sepenuhnya program Bupati Lingga, dalam menuju program Lingga terbilang 2020. Namun pintanya dengan mendatangkan investor, agar tidak mengesampingkan fungsi dari DPRD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan Lingga.
"Tidak terciptanya lapangan kerja, harga kebutuhan pokok, lemahnya pengawasan dan pendistribusian BBM, serta bantuan Pemerintah yang belum tepat sasaran. Dengan mendatangkan investor dan masuknya investasi, tentu meningkatkan PAD. Berbagai kebijakan dapat memperkecil persoalan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," terangnya.
Khairil Anwar, dari Fraksi Demokrat, juga menanggapi soal lemahnya kinerja Pemerintah, yang membuat legislatif dan banggar memplot kecil dana untuk menujang kegiatan SKPD. Karena, masih banyak dinas di Lingga yang belum bisa memberikan program yang matang. Menurutnya dinas harus berbenah diri mengevaluasi program dan kegiatan-kegiatannya.
"Memang benar, anggaran di dinas yang kecil harus di naikkan. Namun, SKPD juga harus mampu membuat program yang bagus dan meyakinkan. Kita di banggar menaikan anggaran," ujarnya.
Sementara dari fraksi Partai Golkar melalui Agus Norman mengatakan apresiasi kepada bupati selaku Kepala Daerah. Dengan transisi kepemimpinan kepala daerah kedepannya mudah-muudahan keterlambatan penyampaian LKPJ tidak terjadi lagi.
