Momentum Jokowi ke Natuna
Kedatangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Natuna harus memberikan sinyal positif terhadap masyarakat Natuna. Sinyal positif tersebut pemerintah harus fokus membangun Natuna, karena Natuna merupakan asset bangsa ini, yang paling mahal tentunya, karena didalam perut Natuna ada Sumber Daya Alam Terbesar didunia yaitu Gas.
Negara mana didunia ini yang tidak ngiler untuk bisa mendapatkannya, untuk itulah Indonesia sebagai Negara Maritim yang berdaulat harus menjaganya jangan sampai Natuna diklaim milik Negara lain. Untuk itulah Indonesia harus memperkuat pertahanan militernya diperbatasan kepulauan Natuna untuk bisa menjaga asset atau Kekayaan ini. Indonesia sebagai Negara kepulauan punya ZEE atau Zona Ekonomi Eklusif yang harus dihormati oleh oleh semua Negara didunia ini tanpa terkcuali. Kasus kapal ikan republic rakyat china yang melakukan Illegal Fishing diwilayah Zona ekonomi Eklusif (ZEE) telah menimbulkan perdebatan bukan saja dikancah internasional tetapi juga ditingkat nasional. Kapal yang bernama Kwey Fey telah melakukan illegal fishing pada maret 2016 diperairan Indonesia yang berdekatan dengan pulau Natuna. Walaupun akhirnya ditangkap oleh kapal patrol KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), tetapi dalam proses penegakkan hokum laut kita ternyata ada insiden dilapangan yaitu cost guard China sengaja menabrak kapal KKP dan ini membuat Indonesia geram, karena tidak menghormati penegakan hokum dan kedaulatan Negara Indonesia. Itu tentu saja fakta yang terjadi beberapa bulan yang lalu dan banyak menyita perhatian public, bukan saja didalam negeri tetapi dikancah internasional juga menimbulkan perdebatan. Untuk itulah Indonesia harus memperkenalkan ke dunia internasional bahwa kapal patroli tersebut merupakan kapal penegak hokum juga, karena menurut UNCLOS actor-aktor penegak hokum di zona maritime itu adalah Warship atau kapal perang dan government ship yang memiliki kewenangan untuk diwilayah ZEE atau Zona Ekonomi Eklusif.
Kembali ke tulisan awal ini, kunjungan jokowi diwilayah perbatasan Natuna yang merupakan kabupaten dari provinsi Kepulauan riau ini merupakan momentum yang diharapkan kita semua, khususnya masyarakat Natuna. Kunjungan ini harusnya melihat dengan jelas bahwa perlunya pembangunan yang cepat dan terukur dikabupaten Natuna ini. Pembangunan pertahanan yang kuat diperbatasan solusi yang sangat pas dan diperlukan, guna untuk mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara konsep nasionalisme. Tetapi jangan dilupakan juga masyarakat di Natuna juga perlu disejahterakan secara ekonomi. Natuna sebagai kabupaten Kepulauan yang juga melimpah Sumber Daya Lautnya salah satunya adalah ikan napoleon yang harganya sangat mahal diluar negeri. Kemudian perlu juga keseriusan pemerintah pusat membangun kutub-kutub ekonomi baru dengan mengundang investor untuk berinvestasi di Indonesia, terutama di bidang perikanan yang menjadi sumber bahan bakunya. Dengan adanya investasi ini diharapkan akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi dinatuna dan juga Indonesia secara keseluruhan. Sementara itu selama lima tahun terakhir, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dimasing-masing pulau sangat beragam dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi kisaran 4-8%. Rata-rata pertumbuhan paling besar terjadi dipulau Sulawesi mencapai 8,07% dan daerah yang paling rendah adalah Kalimantan yaitu sebesar 4,14%. Adapun jawa dan sumatera bersifat Moderat yaitu sekitar 6 dan 5%. Berkaca dari pertumbuhan ekonomi tersebut justru tren pertumbuhan ekonomi yang rendah justru terjadi pada daerah yang melimpah sumber daya alamnya, ini yang sangat miris sekali. Ini akibat dari minimnya Investasi ekonomi di daerah tersebut, kemudian minimnya ekspor keluar negeri, padahal sangat kaya dengan ikannya dan sumber daya alamnya. Kemudian juga dinegara perbatasan kepulauan juga terjadi monopoli ekonomi sehingga menyebabkan terjadi kemiskinan structural. Masyarakat dimiskinkan oleh pemilik modal didaerah, akhirnya miskin asset, miskin akses tetapi masyarakatnya sangat konsumtif.
Untuk itulah dengan kunjunan presiden Joko Widodo ke Natuna harus dibarengi dengan program yang nyata setelah melihat Natuna. Pemerintah pusat punya perencanaan dan penargetan pertumbuhan ekonomi yang matang, pertumbuhan 7% bukan hal yang mustahil. Karena melihat potensi sumber daya alam yang melimpah seperti Gas yang ada diperut bumi Natuna, ditambah dengan potensi sumber daya lautnya. Potensi pariwisata di kepualaun Natuna juga perlu sentuhan pemerintah pusat dan daerah guna menggenjot pertumbuhan ekonomi di natuna. Ternyata banyak yang bisa dibuat oleh pemerintah pusat didaerah perbatasan Natuna. Dengan fokus dan komitmen terhadap pertumbuhan ekonomi diluar jawa, seperti Natuna berarti pemerintah mencurahkan kemampuannya untuk pembangunan infrastruktur-infrastruktur didaerah, seperti Natuna ini. Jadi momentum kedatangan presiden jokowi ke daerah perbatasan Natuna yang kaya akan sumberdaya alamnya dan sumber daya lautnya termasuk pariwisatanya, harus juga disertai dengan kebijakan pembangunan yang berkualitas, khususnya didaerah-daerah perbatasan kepulauan. Karena dengan fokus kebijakan pembangunan diluar jawa, diharapkan akan memberikan efek domino terhadap pertumbuhan ekonomi yang awalnya rendah menjadi lebih cepat tumbuh, dan akan memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Jadi ekpektasi atau harapan kedepan kunjungan Presiden Jokowi ini, selain menegaskan bahwa Natuna merupakan wilayah Republik Indonesia dan sudah final, seperti yang diungkapkan sekretaris Kabinet Pramono Anung, tetapi jangan lupa harus fokus pembangunannya. Agar masyarakat natuna semakin optimis dalam kehidupannya.
