IGI Dan FSGI Punya Cara Trik Sendiri Dalam Peningkatan Kompetensi Guru
JAKARTA, -- Terakait Sarana dan Prasaran IGI diminta menyetorkan data valid sekolah mana saja yang harus menjadi prioritas pembenahan. Untuk itu IGI akan meminta seluruh IGI daerah menyetoran foto dan alamat sekolah yang dimaksud agar 2017 nanti tak ada lagi organisasi guru yang sukses mendapatkan gambar-gambar kondisi sekolah yang memprihatinkan termasuk sarana dan prasarana yang menjadi akses ke sekolah tersebut.
Pada 28 November 2016 sebenarnya ada 4 organisasi yang diundang untuk mengikuti RDP dengan Panja Sarpras Komisi X DPR RI yaitu Ikatan Guru Indonesia (IGI), Federasi Sarikat Guru Indonesia (FSGI), Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) namun yang hadir hanya IGI dan FSGI di Gedung Nusantara I DPR RI.
Sekjen FSGI Retno Listianty dan IGI yang dipimpin Ketua Umum Muhammad Ramli Rahim, dalam rilisnya selasa (29/11/2016) mengatakan, IGI yang terbilang sangat lengkap karena ada Sekjen Mampuono, Ketua Harian Rusnani, Bendum Gusti Surian, Ketua Bidang Advokasi Noorbaety, Ketua Bidang Literasi Slamet Riyanto, Ketua Bidang Keuangan Nursyamsi dan Staf Khusus Ketum Bidang Kerjasama dengan Lembaga Pemerintah Badrun Fuady.
Pada kesempatan tersebut sekjen FSGI yang mendapat kesempatan pertama, membahas tentang sapras yang dimulai dari kondisi ruang belajar yang masih menyedihkan, MCK yang tercium dari jarak jauh, satu sekolah satu guru serta berbagai fasilitas minim lainnya. Sekjen FSGI pun mengambil sampel sekolah di beberapa provinsi.
Sementara itu ketua umum Ikatan Guru Indonesia justru membahas tentang Kompetensi Guru sebagai solusi minimnya sarpras pendidikan dan dengan segala keterbatasan, pemerintah tidak akan sanggup menuntaskan masalah sarpras ini dalam waktu dekat. Ungkap ramli Rahim.
Berdasarkan informasi dari kemendikbud yang dipaparkan Ketua Panja, bahwa 75% sekolah yang ada rusak dengan berbagai kategori sehingga mengharapkan sesegera mungkin sarpas menjadi solusi peningkatan kemampuan siswa secara masif masih menjadi mimpi. Lanjut dia.
Lanjut "bahwa dengan segala keterbatasn itu, guru harus mampu tetap menyajikan pembelajaran menyenangkan dan menididik". Terangnya
IGI juga tidak punya iuran anggota sehingga IGI mengajak berbagai pihak untuk meningkatkan kompetensi guru seperti Samsung, Casio, Indosat, Stabilo, dst. IGI tidak punya dana konsumsi maka guru-guru membawa makanan sendiri atau mengumpulkan kontribusi yang juga untuk kebutuhan guru saat pelatihan, IGI minim pelatih maka IGI pun melahirkan pelatih-pelatih baru. IGI kemudian menutup pemaparannya dengan kondisi miris beberapa sekolah di Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera.
Ketika Nico Siahaan, anggota Komisi X DPR RI dari PDIP mendapat giliran, Nico memberikan apresasi yang luar biasa kepada IGI. "Saya baru kenal IGI, tapi rasanya IGI ini memang memberi solusi, saya mengapresasi setinggi-tingginya akan apa yang sudah dilakukan IGI" ungkap Nico Siaahaan.
IGI Ini memegang prinsip meskipun, meskipun dan meskipun, bukan tetapi, tetapi dan tetapi, IGI ini telah membangun revolusi mental dan inilah pembangunan karakter yang sesungguhnya, saya betul-betul mengapresiasi IGI" jelas Nico Siahaan.
Ketika IGI dan FSGI yang sama-sama mendukung penuh moratorium Ujian Nasional diminta tanggapannya soal Ujian Nasional, IGI dan FSGI malah sudah sejak lama memperjuangkan penghapusan Ujina Nasional.
Dengan menghapus UN mereka berharap beberapa point dari
1. Hasil Ujian Nasional tidak menggambarkan apapun dan tidak mungkin bisa dijadikan dasar pemetaan atau basis data mengambil kebijakan karena lebih dari 70% curang.
2. Ujian Nasional menelan anggaran lebih dari 500 Milyar atau setara dengan membangun 185 Unit Sekolah Baru sehingga sebaiknya anggaran UN digunakan untuk peningkatan kualitas sarpars.
3 Ujian Nasional adalah sarana paling ampuh menghacurkan mental dan karakter siswa, tiga tahun siswa diajari Jujur dan disiplin tetapi semua itu dihancurkan hanya dalam 3-4 hari saja.
4. Ujian Nasional sangat tidak adil karena tidak semua mata pelajaran diujikan, bahkan seseorang yang punya kemampuan luar biasa pada mata pelajaran tertentu bisa saja gagal total karena tidak termasuk dalam mata pelajaran yang diujian nasionalkan.
Namun ketika diminta tanggapan soal SMK dan SMA pindah ke provinsi, IGI justru meminta agar urusan pendidikan ditarik ke pusat. Terang Ramli Rahim Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia(*).
