Mengulas Pandangan Pengamat Antara Politisi dan Birokrasi
MAKASSAR, -- Pesta demokrasi pilkada serentak 2018 yang akan dihelat masih menyisih ke hati-hatian dalam menentukan pasangan masing-masing. Penentuan calon wakil sebagai penunjang keberhasilan pasangan perlu adanya kecocokan dalam memimpin kedepannya.
Beberapa penilaian mungkin telah dilakukan petahana Walikota Makassar Moh Ramdahan Danny Pomanto, dari memberikan peluang kepada politisi hingga saat ini banyak calon wakil yang ingin mendampingi dari kalangan birokrasi.
Akan tetapi apakah jika nantinya birokrasi terjun ke politik tidak akan gagap???
Pengamat pemerintahan Firdaus Muhammad, kepada terkininews.com jum'at (22/09/20 17), memaparkan langkah cerdas seorang (incumbent) Walikota Makassar sangat strategis dimana pasangan wakil dapat diambil baik dari kalangan birokrasi ataupun politisi.
"Meskipun selama ini sudah ada pengalaman dengan birokrasi akan tetapi memang harus birokrasi itu ditertibkan, persoalannya apakah pak Danny memilih birokrasi atau politisi itu sangat tergantung pada pilihan yang tidak menggantung di lintas komunikasi politik, lintas partai, tetapi tergantung pada surveinya". Kata dia.
Sementara ketika ditanyakan terkait sistem kerja pemerintahan birokrasi itu telah ada pada proporsi kerja dari sekda dan para asisten, Firdaus Muhammad, mengatakan bahwa meski demikian orang partai itu juga tetap akan menjalankan tugas birokrasi baik sebagai pembina politik yang juga menjalankan tugas birokrasi sehingga itu sudah menyatu.
"Sebenarnya sekarang persoalannya adalah keterpilihan bisakah birokrasi ini mampuk ah menaikkan popularitas dan elektabilitas atau get foter yang bisa menambah suara atau tidak". Inbuhnya.
Karena banyaknya dukungan partai, pak Danny bisa saja mengabaikan orang-orang partai dan kemudian memilih orang birokrasi atau orang dalamnya yang kemudian dipersiapkan untuk bisa lebih mematangkan pemerintahan akan tetapi masalahnya adalah ketika mengambil birokrasi, itu sangat berbahaya sekali ketika orang birokrasi sudah mengambil resiko politiknya.
Meskipun birokrasi berpengaruh, tokoh birokrasi itu diamputasi nanti, pada saat dia kampanye sudah calon tidak ada lagi keterkaitannya dengan birokrasi sehingga biarpun dia kepala dinas atau apa itu sudah putus, dan rawan nya adalah justru bisa terjadi politisasi birokrasi yang melibatkan ASN seperti sekarang ini baru diwacanakan, kepala sekolah sudah memberi dukungan itu bahaya sekali politisi pendidikan, jadi resiko kalau birokrasi yang diambil.
Secara politik adalah sumbangan suaranya birokrasi tidak akan terkenal karena jabatan karir dan itu bisa pindah-pindah dan seterusnya sehingga bargening posisi politiknya rendah karena dia bukan pada popularitas "dia siap untuk kerja tetapi untuk terjun ke politik kadangkala birokrasi itu gagap dan tidak bisa mengikuti dinamika politik. Sambungnya
Pilwali lebih kepada Bagaimana sekarang agar lebih terkonsentrasi, incumben jangan terlalu mempolitisasi kegiatan-kegiatan begitu juga lawan politiknya karena sisa waktu yang ada sekarang biarlah pemerintahan lebih konsentrasi menjalankan agenda agenda pemerintahan.
Terpenting lagi adalah pendidikan pendidikan politik terutama dari partai-partai, saat ini sudah merapat ke mana yang kemudian mengalikan kemana nanti bisa saja lagi terjadi mengalihkan dukungan politiknya, itu harus di antisipasi, untuk apa?? Untuk tetap menjaga partisipasi masyarakat dalam politik, karena kalau masyarakat melihat ini, tentunya beranggapan sudah tidak stabil, sudah berubah berubah dan tidak dapat dipercayai yang nantinya menurunkan tingkat partisipasi masyarakat.
Ditempat terpisah selain tanggapan pengamat pemerintahan Firdaus Muhammad, salah seorang aktivis UIM Mulyadi juga memberi pandangan singkat yang mengungkapkan bahwa Walikota dan wakil Walikota itu jabatan politik. Maka seharusnya para politisilah yang mengisi posisi tersebut, karna kalau birokrasi itu sudah ada melekat tugas birokrasinya pada Sekda dan jajarannya.(*)
