Pembangunan Rel Kereta Lewati Pemakaman, Warga Soppeng Riaja Minta Kejelasan

Diterbitkan oleh Adhie pada Selasa, 15 Mei 2018 09:19 WIB dengan kategori Suara Mahasiswa dan sudah 1.019 kali ditampilkan

BARRU - Puluhan warga kecamatan Soppeng Riaja beramai-ramai menyampaikan aspirasinya di halaman kantor Bupati Barru, pad (14/5) kemarin dan bersama dengan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Barru mereka menuntut kejelasan terkait makam yang dilewati oleh pembangunan jalur kereta api.

Mereka meminta kepada Bupati Barru Suardi Saleh untuk memberikan penjelasan kepada warga namun disyangkan Bupati tidak dapat menemui massa aksi karenakan agenda diluar daerah

Koordinator Aksi, kepada Selasa (15/5/2018) terkininews.com, Ahmad Alwi, mengatakan demo tersebut dilakukan sebab tidak ada respons dari pemerintah soal mediasi ulang mengenai persoalan lahan rel kereta api yang melintasi makam. 

Sebelumnya telah dilakukan mediasi, namun hingga kini kejelasan itu belum didapatkan. "Pemerintah terkesan tutup mata soal penyelesaian masalah rel kereta api ini," kata Ahmad Alwi dalam orasinya.

Jika pemerintah tidak melakukan mediasi segera, kata Ahmad Alwi, PMII Barru mengancam bakal memboikot seluruh armada pengangkut material rel kereta api.

"Masyarakat sudah resah dengan persoalan ini, sebab tidak ada kejelasan dari pemerintah maupun Satker. Apalagi banyak isu-isu beredar di luar sana mengatakan makam di Soppeng Riaja bakal direlokasi," tuturnya. 

Adapun tuntutan dalam aksi PMII Barru tersebut adalah pernyataan Sikap, Hidup Rakyat Tumbuh Subur Pergerakan Lawan penindasan Hidup rakyat

Pemerintahan yang demokratis adalah sebuah tatanan sistem yang sejatinya menyadari dirinya berasal dari rakyat. Sebuah konsep demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat seharusnya menjadi sebuah patron untuk menjalankan fungsi pemerintahannya.

Mengedepankan musyawarah untuk mufakat, bukan pengambilan keputusan atas keinginan pribadi yang mengatasnamakan rakyat. Terlebih lagi dengan bermain api, kong kali kong atau bahkan melakukan persekongkolan jahat atau bahkan konspirasi yang menguntungkan pihak pribadinya.

Pemerintah sejatinya berjuang atas nama rakyat. Peduli, mendengar aspirasi dan keluhan rakyat nya. Bukan menjadi seorang pelakon drama yang hanya sebatas beronani dengan pembenaran-pembenaran palsu yang bertujuan membodohi rakyat.

25 Desember 2017 adalah sebuah momentum lahirnya sebuah kemufakatan perihal polemik 809 Makam Di Pekuburan Capoe Lingkungan Polewali Kelurahan Kiru - Kiru. Hari ini, kurang lebih 4 bulan lamanya para ahli waris tak mendapatkan informasi yang jelas. 

Pemerintah setempat seakan menutup mata dan bergerak diluar jalur tanpa membangun komunikasi yang baik dengan ahli waris. Camat, Lurah, Kepala Lingkungan seakan diam seribu bahasa, padahal seharusnya merekalah yang menjadi orang-orang pertama yang wajib meminta maaf dihadapan ahli karena atas kelalaiannya yang melupakan nilai-nilai mappatabe dan nilai kemufakatan sehingga jalur RKA harus melewati Makam.

Oleh karena itu, PMII Cabang Barru bersama Ahli Waris Almarhum(a) menyatakan sikap

* Mendesak Pemerintah setempat menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas indikasi kelalaian tersebut.

* Mendesak seluruh elemen yang terlibat Satker RKA, Bupati Barru, Camat Soppeng Riaja, Lurah Kiru-Kiru, Kepala Lingkungan Polewali  untuk segera berperan aktif sehingga dalam waktu 2 pekan untuk segera mengambil keputusan terkait Jalur RKA yang melintas di Pemakaman Capoe.

* Menolak dengan tegas relokasi makam dan wajib membangun jembatan di atas makam-makam tersebut, isi dalam pernyataan sikap PMII Cabang Barru untuk segera di tindak lanjuti (*)