Ratifikasi IA CEPA Harus Lindungi UMKM Indonesia

Diterbitkan oleh Redaksi pada Jumat, 6 Desember 2019 05:58 WIB dengan kategori Bisnis Headline Internasional Jakarta dan sudah 306 kali ditampilkan

JAKARTA - Ratifikasi perjanjian perdagangan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA CEPA) pada akhir tahun ini yang akan dilakukan oleh Pemerintah mendapat perhatian anggota Komisi VI DPR, Hj. Nevi Zuairina. Ratifikasi ini rencananya akan membuka bebas aktifitas ekspor-impor antar kedua negara, sehingga akan membuat tarif bea masuk produk di kedua negara menjadi 0%.

"Pembebasan tarif bea masuk dapat menyebabkan semakin membanjirnya produk-produk impor. Bila keadaan ini dibiarkan begitu saja tanpa ada campur tangan pemerintah yang melindungi UMKM, maka dapat mengganggu pertumbuhan UMKM dalam negeri. Adanya Ratifikasi IA CEPA ini, pemerintah harus mampu melindungi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM),"  ujar Nevi.

Politisi PKS ini menjelaskan, bahwa data yang ia terima dari BPS menunjukkan nilai ekspor Indonesia ke Australia pada tahun 2018 tercatat sebesar USD2,8 miliar. Sedangkan impor dari Australia ke Indonesia pada tahun 2018 sebesar USD5,8 miliar. Pada kondisi bila IA-CEPA diberlakukan, maka akan ada sebanyak 6.474 produk ekspor dari Indonesia ke Australia yang bea masuknya di nol persenkan. Sedangkan Indonesia akan membebaskan bea masuk dari Australia sebanyak 10.813 pos barang impor. Dari sisi produk Indonesia telah mengalami defisit. Pada tahun 2018, secara nilai Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan dengan Australia sebesar USD 3 miliar.

Legislator Sumatera Barat ini menambahkan, bahwa  Pada data yang lebih baru, September 2019, secara keseluruhan Indonesia mengalami defisit sebesar USD160 juta.  Nilai ekspor yang dilakukan Indonesia pada September 2019  hanya mencapai USD14,1 miliar. Sedangkan impor pada bulan September 2019 mencapai USD14,26 miliar. Kesiapan ratifikasi perdagangan Indonesia, diminta untuk lebih siap bila melihat kondisi seperti ini. Kesiapan akan dapat di tunjukkan bila kita mampu surplus perdagangan sehingga secara internasional, kita  tidak hanya dijadikan sebagai pasar oleh negara lain.

Bila merujuk  pasal 54 ayat (3) UU Perdagangan No. 7 Tahun 2014, pemerintah dapat membatasi impor barang dengan alasan untuk membangun, mempercepat, dan melindungi industri tertentu di dalam negeri, atau untuk menjaga neraca pembayaran dan/atau neraca perdagangan.

"Indonesia melalui pemerintah harus dapat mengembangkan industri dalam negeri dengan meningkatkan kapasitas tenaga kerja lokal, meningkatkan alih teknologi, dan membatasi impor. IA-CEPA ini akan menjadi tantangan besar pemerintah pada regulasi dan pengelolaan tata niaga internasional. Semoga negara kita bukan sekedar objek pasar, tapi harus mampu menjadi pelaku pasar yang menyumbang surplus perdagangan internasional," pungkas Nevi. (RILIS/FOTO:NET)