Bupati Majene Puji Penerapan Aturan Bagi Daerah Melaksanakan Pilkada

Diterbitkan oleh Codeth pada Rabu, 5 Februari 2020 13:08 WIB dengan kategori Makassar dan sudah 237 kali ditampilkan

Makassar, - Bupati Majene Fahmi Massiara mengikuti serangkaian acara Workshop Penerapan Pasal 71 Undang Undang No. 10 Tahun 2016, tentang perubahan kedua atas UU No. 1 Thn. 2015 tentang penetapan Perpu. No. 1 Thn. 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Gelombang II.

Peserta yang hadir di hadiri oleh Gubernur, Bupati/Walikota, Bawaslu se Indonesia Timur oleh Bawaslu RI. Selasa, (4/2/2020)
di Hotel Four Point By Sheraton Makassar.

Kegiatan ini dalam upaya melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pada Pemilihan Gubernur, Bupati & Walikota Tahun 2020.

Dalam kesempatan itu, Bupati Majene Fahmi Massiara mengatakan, bahwa penerapan aturan sangat penting dan baik bagi daerah-daerah yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

"Guna meningkatkan obyektifitas dan kualitas Pilkada karena didalamnya terdapat petahana maupun bukan petahana yang tentunya akan membatasi ruang gerak untuk tidak melakukan keinginan yang semena-mena," ungkap Fahmi Massiara saat ditemui wartawan.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Abhan menyampaikan, bahwa tantangan pengawasan pilkada 2020 makin berat, selain masyarakat yang cerdas dan peserta yang didampingi oleh tim yang solid.

Ia juga menambahkan, lokakarya ini bisa menjadi ikhtiar bersama untuk mensosialisasikan pelanggaran yang patut dihindari calon kepala daerah. Sebab dalam pemilihan sebelumnya, Abhan melihat netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), politik uang, mutasi jabatan sanksinya masih perlu disosialisasikan.

 

"Harapannya akan ada persepsi yang sama antara Bawaslu yang diberikan amanat untuk menegakkan aturan, juga dengan peserta pemilu serta penegak hukum lainnya," harapnya. (*)