Waka II DPRD Kepri Minta Pemprov Kepri Sikapi Cepat Ancaman Krisis Air
TANJUNGPINANG - Wakil Ketua II DPRD Kepulauan Riau Raden Hari Tjahyono berharap persoalan krisis atau kelangkaan air di Kepulauan Riau diatasi oleh Pemprov Kepri dengan berkoordinasi dengan Pemkab dan Pemko yang wilayahnya mengalami kekurangan air. Bila perlu Pemprov Kepri mulai berpikir untuk melakukan penyulingan air laut menjadi air yang layak digunakan.
Dikatakannya, Rabu (18/3/2020) bahwa perlu dilakukan pemetaan wilayah atau krisis air yang sangat akut, nah harusnya pemerintah hadir membantu jangan sampai kalah dengan Ormas.
"Di kabupaten dan kota yang ada di Kepri seperti Batam, Tanjungpinang, Karimun, Bintan, Lingga, Natuna dan Anambas sudah banyak yang mengeluh dengan persoalan air ini, di Batam ada kebijakan ATB yang berencana menggilir distribusi air, di Tanjungpinang ibukota provinsi juga mengalami hal yang serupa dan belum ada tindakan apapun justru masyarakatnya berinisiatif membeli air," kata Raden Hari Tjahyono.
Pak Raden, demikian sapaan akrabnya menambahkan Pemprov Kepri perlu segera mengeluarkan kebijakan jangka pendek dan panjang untuk persoalan krisis air yang sebenarnya datangnya bisa diprediksi. Menurutnya, ini persoalan rutin tahunan.
"Persoalan air ini kita rutin dialami setiap tahun, harusnya Pemprov Kepri bersinergi dengan kabupaten kota, punya langkah antisipatif jangan sampai masyarakat terus terbiarkan. Pemprov Kepri bisa melakukan koordinasi lebih jauh ke kepala daerah se-Kepri karena fenomena ini hampir terjadi di semua kabupaten dan kota yang ada," kata Raden Hari Tjahyono.
Jadi, tambahnya, perlu ada sinergi antara Pemda sehingga penanganannya bisa komprehensif. "Kepri sebagian besar wilayahnya adalah lautan barangkali pemerintah bisa berpikir bagaimana bisa menyuling air laut untuk disuling agar bisa digunakan oleh masyarakat, air persoalan pelayanan dasar yang harus dipenuhi pemerintah," jelas Raden Hari Tjahyono.
Disamping itu, menurutnya kesadaran masyarakat juga perlu dibangun terkait penghematan penggunaan air. "Kita sebenarnya berharap tidak hanya pemerintah saja yang punya kebijakan tapi masyarakat dan pengembang yang membabat hutan untuk perumahan dan pembangunan sadar akan hal ini. Masyarakat perlu hemat air tapi perusahaan pengembang juga sadar akan persoalan lingkungan ini dan pada intinya memang tanggungjawab persoalan air ini ada di pemerintah daerah, kita terus mendorong kepala daerah untuk memikirkan dan mengambil kebijakan cepat terkait persoalan ini," tutup Raden Hari Tjahyono.
