BPPD Sulsel Gelar Webinar New Normal Bahas Pemulihan Ekonomi Indonesia Timur

Admin Rabu, 3 Juni 2020 20:16 WIB
150x ditampilkan Headline Makassar

Makassar, - Setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 23/2020 tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk untuk Penanganan Pandemi Covid-19. 

Sejumlah pelaku industri pariwisata dan penggiat ekonomi kreatif khususnya di wilayah timur Indonesia mengeluhkan sulitnya implementasi kebijakan pemulihan itu menjelang penerapan The New Normal ke daerah.

Hal ini seperti yang disampaikan Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Sulawesi Selatan Akbar Nugraha melalui siaran pers resminya yang di terbitkan hari ini,

Menurutnya aturan tersebut dirancang untuk menyelamatkan badan usaha milik negara, perbankan, dan dunia usaha.

“Dalam Webinar ini Set up komposisi korporasi besar dan perwakilan dari kementerian sengaja kami hadirkan untuk bisa berinteraksi langsung dengan pelaku parekraf di timur Indonesia yang hubnya dimulai dari Sulsel,”

Dia berharap beleid yang diteken Jokowi pada 9 Mei 2020 itu betul-betul bisa mengatur mekanisme pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akan hingga ke provinsi maupun kabupaten/kota yang paling jauh dari timur negeri ini.

“Kebijakan yang dijalankan dengan 4 skema ini. Mulai dari penyertaan modal negara (PMN), penempatan dana, investasi pemerintah, dan penjaminan sangat sulit di terjemahkan di daerah,” ujarnya

Dia berharap kajian Peraturan Pemerintah yang dibahas di webinar ini bisa mendorong daerah - daerah di timur indonesia untuk mengatur mengenai siapa saja yang turut terlibat dalam pengambilan keputusan.

“Koordinasi yang dimulai dari tingkatan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian terkait lainya hingga Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, sampai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan di daerah bisa dipahami para pengambil kebijakan dan pelaku industri di daerah,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif BPPD Sulsel Irham Samad juga menilai pentingnya pemahaman pelaku industri pariwisata dan penggiat ekraf di optimalkan akibat lemahnya sosialisasi aturan ini di wilayah timur khususnya di Sulawesi Selatan dan sekitarnya.

“Kami di BPPD Sulsel selaku mitra pemerintah di daerah merasa perlu meminta pandangan dari pihak-pihak yang terkait dengan penerapan aturan itu di pusat. Webinar ini kami angkat di wilayah timur karena hampir sebagian besar korporasi besar dan perwakilan BUMN maupun perbankan yang melayani regional timur Indonesia berkantor di Kota Makassar,” ucap dia.

Sulawesi Selatan yang selama ini menjadi pusat informasi dan koordinasi lintas sektor, kata dia penting untuk menjadi penghubung informasi antara pemerintah pusat dan daerah-daerah yang sulit di jangkau pemerintah pusat.

“Kami berharap Sulsel sebagai hub kajian kebijakan pemerintah pusat bisa menjadi lokomotif edukasi pelaku usaha di sektor parekraf. Itu harapan kami yang secara geografis bisa mengakomodir aspirasi dari timur Indonesia,” kata dia.

Apalagi, lanjutnya selama masa pandemi Covid 19 di semester 1 tahun 2020 ini telah menyebabkan seluruh kegiatan atau aktifitas promosi baik offline maupun online berhenti total.

“Ini yang menyebabkan kami fokus pada penguatan koordinasi daerah sambil merancang produk-produk wisata yang bukan hanya di Sulsel. Tetapi bisa terintegrasi dengan kebutuhan supply dan demand pelaku parekraf di wilayah Indonesia timur,” tutupnya. {*}