Sidang Pledoi Mantan Bendahara Brimob Polda Sulsel, JPU : Menggiring Opini Dansat Dalam Pusaran Kasus

Admin Rabu, 3 Juni 2020 16:37 WIB
120x ditampilkan Headline Makassar

MAKASSAR, -- Sidang kasus penipuan dan penggelapan uang senilai Rp1 miliar yang didalangi eks mantan bendahara Brimob Polda Sulsel, Yusuf Purwantoro pembelaan (pledoi) perkara pidana dugaan penipuan dan penggelapan hari ini digelar di Pengadilan Negeri (PN) Makassar dengan agenda pembacaan pledoi terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, Iqbal tetap bersikukuh tidak melakukan dugaan penipuan dan penggelapan seperti yang disangkakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Ridwan Saputra selaku JPU  usai sidang pembelaan (pledoi) perkara pidana dugaan penipuan dan penggelapan yang menjerat mantan Bendahara Brimob Polda Sulsel mengatakan bahwa dalam Pledoi Penasehat Hukumnya, sama sekali tak ada itikad baik bahkan tidak mengakui perbuatannya. Meski, terdakwa dalam pledoi mencoba beriming - iming untuk mengembalikan uang milik korban senilai Rp1 miliar.

Saat ditanya terkait Pledoi perkara pidana dugaan penipuan dan penggelapan yang menjerat mantan Bendahara Brimob Polda Sulsel. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menerangkan inti pembelaan pribadinya bahwa tidak ada niat untuk melakukan perbuatan penipuan terhadap saudara Andi Wijaya

"Dirinya tidak mengakui perbuatannya dia bersumpah demi Allah bawah dia tidak ada niat untuk melakukan penipuan dan minta dibebaskan. Kata Kata Ridwan menjabarkan Pledoi Mantan Bendahara Brimob Polda Rabu (3/6/2020) usai sidang di PN Makassar.

Terdakwa seolah mencoba menggiring opini untuk mendapatkan pengampunan melalui pledoinya dengan mengungkapkan dampak dari kasus menjeratnya. Dimana ia diberhentikan dari jabatannya sebagai Bendahara Brimob Polda Sulsel dan pangkatnya pun tertahan alias tidak dinaikkan. Tandas Ridwan

Lanjut padahal niat pengembalian adalah pembebanan yang bukan hanya pada dirinya tapi juga bersama Kombes Toto karena ada rencana untuk untuk mengembalikan namun hingga sampai sekarang masih berusaha tapi entah sampai kapan atau mungkin sampai dia dapatkan.

"Nantinya akan bertanggung jawab lebih dalam pada hal ini adalah Dansat misalkan, itu disebutkan bahwa sampai saat ini masih berusaha dengan Kombes Toto untuk mengembalikan uang yang di pinjam tersebut

Namun kita buktikan sebelum dipinjamkan uang ada kata-kata kebohongan yang dia katakan sehingga saksi korban (#A Wijaya) mengeluarkan uangnya untuk dipinjamkan meski dengan delik bahwa terdakwa sudah mendapatkan sanksi dari dinas yaitu berupa dinonjobkan dari jabatan selaku bendahara dan pangkatnya tidak dinaikkan.

“Itu kan internal satuan dia. Intinya dalam persidangan, delik pasal penipuan yang disangkakan kepada terdakwa itu terpenuhi secara sempurna sehingga kami harap Majelis Hakim mengabaikan pembelaan terdakwa dan menjatuhkan vonis sesuai fakta persidangan,” tutur Ridwan.

Lanjut mengenai itikad terdakwa yang tetap berupaya mengembalikan uang milik korban, Ridwan mengatakan itu sudah sejak awal selalu digemborkan oleh terdakwa yang hingga perkara akan putus di Pengadilan, terdakwa belum juga mengembalikan uang milik korban meski hanya sepeser rupiah.

“Dari fakta persidangan memang sangat jelas bahwa beragam alasan yang diutarakan terdakwa itu masuk dalam rentetan kebohongan. Yah termasuk iming-imingan mengembalikan uang yang hingga saat ini tidak ada yang terealisasi alias terdakwa tidak lakukan sama sekali sesuai niat yang ia gemborkan seperti dalam pledoinya,” terang Ridwan.

Diketahui bahwa Majelis Hakim yang diketuai oleh Zulkifli itu, JPU memberikan tuntutan 3 tahun 10 bulan atau 46 bulan kepada Iptu Yusuf Purwantoro yang diketahui sebagai eks Bendahara Brimob Polda Sulsel itu dengan tuntutan maksimal sesuai dengan Pasal 378 KUHP yakni 3 tahun 10 bulan penjara. Jelas Ridwan Saputra selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“Tadi dalam tuntutan kita juga minta ke Majelis Hakim agar terdakwa dimasukkan dalam sel tahanan Rutan Makassar,” jelas Ridwan.

Tuntutan maksimal, kata dia, melalui pertimbangan yang ada. Dimana terdakwa tak ada itikad baik untuk mengembalikan sepeser pun uang yang dipinjam dari korbannya.Meski demikian, perbuatan meringankan terdakwa juga tetap masuk dalam pertimbangan pemberian tuntutan. Dimana terdakwa proaktif hadir selama persidangan berlangsung. Tutup JPU

Ditempat yang sama A Wijaya korban penipuan berharap Majelis Hakim nantinya bisa menghukum terdakwa dengan hukuman maksimal agar kedepannya, terdakwa tak lagi mengulangi perbuatannya.

“Saya hanya minta keadilan kepada Majelis Hakim nanti agar terdakwa yang nota bene seorang penegak hukum bisa diganjar dengan hukuman berat karena dia telah menipu kami masyarakat kecil begini. Jaksa juga saya harapkan berikan tuntutan maksimal karena dalam fakta sidang unsur perbuatan pidana yang dituduhkan ke terdakwa itu sudah terpenuhi sempurna,” ungkap Wijaya

Selain pengakuan beberapa saksi tentang adanya peminjaman uang yang dilakukan terdakwa kepada korban senilai Rp1 miliar itu terungkap di dalam persidangan, juga adanya dukungan alat bukti lainnya berupa bukti transferan uang hingga salinan percakapan via pesan singkat terkait peminjaman uang oleh terdakwa ke korban yang dihadirkan JPU ke persidangan sebelumnya.

“Kami harap sekali lagi agar Majelis Hakim nantinya bisa memberi hukuman berat kepada terdakwa sebagaimana perbuatan terdakwa terbukti jelas dalam persidangan dan telah merugikan kami ini rakyat kecil,” pinta Wijaya menandaskan. (*/)