Golkar Ajak Semua Pihak Bergandengan Tangan Hadapi Krisis Kesehatan di Indonesia

Diterbitkan oleh Sholeh pada Sabtu, 26 September 2020 21:48 WIB dengan kategori Headline dan sudah 110 kali ditampilkan

JAKARTA – Kalangan dewan angkat bicara soal adanya kekhawatiran sebagian kalangan bahwa Pilkada serentak yang berlangsung 9 Desember 2020 mendatang bisa menjadi klaster jumbo Covid-19. 

Bagi Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena, dalam situasi krisis kesehatan saat ini, semua pihak seharusnya bisa bergandengan tangan, bukan saling menyalahkan. Apalagi sampai merencakanan gugatan ke pemerintah seperti Muhammadiyah.

“Semua komponen masyarakat termasuk pimpinan Ormas harusnya mengambil peran masing-masing memandu seluruh masyarakat melewati pandemi saat ini dengan baik. Termasuk memastikan masyarakat patuh dan taat terhadap protokol kesehatan Covid-19,” kata dia dalam keterangan, Sabtu (26/9/2020).

“Baik saat di Pilkada, saat bekerja, saat beribadah atau aktivitas keseharian yang dilakukan. Peningkatan pasien covid 19 di daerah yang tidak ada Pilkada misalnya di DKI dan daerah lainnya memberi pesan bahwa pelaksanan protokol kesehatan yang disiplin harus menjadi norma baru di semua aktivitas masyarakat dan agenda kebangsaan termasuk Pilkada,” sambung Politisi Golkar ini.

Melki menjelaskan, pendapat banyak pihak tentang klaster baru covid 19 dalam Pilkada kali ini terbagi dalam dua kelompok besar. 

Kelompok pertama pesimis karena khawatiran muncul kluster baru. Sementara kelompok kedua optimis bahwa Pilkada bisa mendorong masyarakat hidup sehat dan produktif dengan jalankan protokol kesehatan secara disiplin.

“Kedua pendapat ini punya maksud yang sama yaitu menjaga keselamatan dan kesehatan warga masyarakat sekaligus tetap menjaga keberlangsungan semua dimensi kehidupan rakyat,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, hingga kini, belum ada satupun ahli epidemiolog dalam dan luar negeri termasuk WHO dan Kemenkes yang bisa memastikan kapan pandemi covid 19 berakhir. 

Karena itu, semua aktivitas keseharian masyarakat dan agenda kebangsaan tentunya harus tetap berjalan dengan tetap mengacu pada protokol kesehatan.

“Pasar, Mall, rumah makan, kantor, rumah ibadah, transportasi umum darat laut dan udara, rumah sakit, Puskemas dan tempat lainnya dibuka dengan pembatasan dan aturan ketat protokol kesehatan untuk memastikan semua yang berinteraksi aman satu sama lain,” katanya.

Agenda kebangsaan misalnya HUT RI ke 75 kemarin di pusat dan daerah dilaksanakan dengan tata cara sesuai protokol kesehatan. 

Rapat dan berbagai kegiatan kantor pemerintah pusat dan daerah, DPR RI dan DPRD daerah, swasta dan kelompok masyarakat sipil dan organisasi keagamaan telah dilakukan sesuai protokol kesehatan. Bahkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan saat ini telah menjadi norma baru dalam berbagai aktivitas. (aku/sam)