Buruh Minta Presiden Jokowi Terbitkan Perppu Pembatalan Omnibus Law UU Cipta Kerja

Sholeh Ahad, 18 Oktober 2020 02:23 WIB
36x ditampilkan Headline

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo diminta segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menganulir pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR.

Permintaan itu diutarakan Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (Sekjen KSBSI), Dedi Hardianto dalam keterangannya, Sabtu (17/10/2020).

“Dikarenakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja sudah disahkan oleh DPR, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menyuarakan agar Presiden Joko Widodo mau mendengar suara buruh dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu),” jelasnya.

KSBSI, lanjutnya, juga tengah mempersiapkan diri untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK), untuk membatalkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

“Judicial Review akan kita lakukan. Walau pun peluang itu kecil, setelah mendengar Pidato Presiden tentang Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja itu. Ingat, dalam 30 hari ke depan secara otomatis itu akan menjadi Undang-Undang. Setelah dikeluarkannya nomor, lembaran negara. Maka langkah selanjutnya, kita melakukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi,” terangnya.

Sedangkan untuk aksi-aksi unjuk rasa di lapangan, lanjut Dedi, masih terus berlangsung.

KSBSI masih melakukan aksi-aksi unjuk rasa penolakan di daerah-daerah. 

“Kami tetap menyampaikan sikap dan pendapat sesuai dengan amanag yang diatur di dalam konstitusi Negara Indonesia,” katanya.

Terkait beberapa Serikat Buruh yang juga masih akan melakukan aksi unjuk rasa penolakan adalah sah dan legal.

“Itu juga tentunya hak mereka juga, sepanjang sesuai atura-aturan yang berlaku. Aksi-aksi unjuk rasa itu mestinya mengikuti mekanisme Undang-Undang Nomor 98 Tahun 1998,” ujar Dedi Hardianto.

Dedi juga mengingatkan, agar setiap buruh dan atau siapapun yang melakukan aksi unjuk rasa penolak terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.

“Terkait aksi unjuk rasa penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang ricuh dan merusak, kami KSBSI menolak tindakan tersebut. Apa lagi sampai merusak fasilitas umum yang merupakan fasilitas masyarakat,” tandasnya. (sam) Sumber Siberindo.co / terkininews.com