Omnibus Law UU Cipta Kerja Masih Bisa Dibatalkan, Begini Caranya

Sholeh Ahad, 18 Oktober 2020 02:29 WIB
66x ditampilkan Headline

JAKARTA – Perjuangan rakyat  menolak UU Cipta Kerja perlu dilanjutkan lewat DPR RI. Masyarakat, serikat buruh, serikat pekerja bersama DPR bisa mengambil peran sebagai inisiator pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja melalui proses legislative review.

Demikian dikatakan  Direktur Sinergi Masyarakat Untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin dalam keterangan persnya, Sabtu (17/10/2020).

“Untuk lebih meyakinkan publik, maka fraksi-fraksi di DPR perlu mengambil langkah-langkah politik lanjutan yang bersifat strategis dan konstitusional,” jelasnya.

Menurut Said, salah satu langkah politik yang bisa ditempuh untuk membatalkan omnibus law adalah dengan cara menggagas pembentukan sebuah undang-undang baru.

Undang-undang baru yang saya maksudkan adalah sebuah undang-undang yang kira-kira judulnya adalah 

“Undang-Undang Tentang Pencabutan Atas Undang-Undang Cipta Kerja”.

Jadi, kata dia, di dalam undang-undang baru itu tidak perlu memuat banyak norma. Cukup dimuat beberapa pasal yang pada pokoknya menyatakan bahwa UU Cipta Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh undang-undang baru tersebut.

Sebagai partai politik yang memiliki kursi di parlemen, Fraksi-Fraksi memiliki kewenangan untuk itu. Sebab, kader-kader mereka di DPR memiliki hak konstitusional untuk mengajukan usul Rancangan Undang-Undang (RUU). Hak itu dijamin oleh Pasal 21 UUD 1945.

Nah, gagasan untuk mengajukan RUU mengenai pencabutan UU Cipta Kerja oleh Anggota-anggota DPR dari Fraksi- Fraksi memiliki landasan yuridis yang kuat.

Dasarnya adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat. Alasan tersebut merupakan salah satu alasan normatif untuk membentuk sebuah undang-undang.

“Gelombang aksi unjuk rasa besar-besaran menolak omnibus law yang tak kunjung berhenti belakangan ini kan jelas menunjukan adanya kebutuhan hukum dari masyarakat untuk membatalkan UU Cipta Kerja,” jelasnya.

Nah, untuk membatalkan UU Cipta Kerja melalui proses ‘legislative review’, DPR seperti halnya MK juga memiliki hak menguji (‘toetsingsrecht’) sebuah UU yang ia bentuk sendiri.

Perangkat hukum yang dibutuhkan DPR untuk membatalkan UU dimaksud adalah dengan cara membentuk undang-undang yang lain lagi.

“Sebab, Undang-Undang hanya bisa dibatalkan dengan Undang-Undang juga,”imbuhnya.

Jadi, usulan mengajukan RUU mengenai pencabutan UU Cipta Kerja oleh Anggota DPR dari PKS dan Demokrat yang saya sarankan ini ada ‘legal reasioning’-nya. Beralasan menurut hukum.

Terkait dengan hal itu, anggota-anggota bisa menjadi inisiator sekaligus motor penggerak penggalangan tanda tangan pengusulan RUU mengenai pembatalan UU Cipta Kerja.

Setelah dimulai dari anggota-anggota fraksi sendiri, selanjutnya mereka bisa mengajak anggota-anggota dari fraksi yang lain guna memperluas dukungan.

Orang seperti Fadli Zon dari Fraksi Gerindra, misalnya, mungkin juga mau ikutan tanda tangan.

“Bahkan, setelah terjadi aksi unjuk rasa besar-besaran kemarin, boleh jadi sekarang ini sudah ada fraksi lain yang mau melakukan pertobatan dan bersedia mengubah sikap politiknya mendukung pembatalan UU Cipta Kerja,” tandasnya. (sam) Sumber Siberindo.co /terkininews.com.