IGI Pusat Instruksikan PW dan PD IGI Galang Semua Guru di Indonesia yang Berpilkada

Diterbitkan oleh Admin pada Rabu, 11 November 2020 19:03 WIB dengan kategori Headline Pendidikan dan sudah 281 kali ditampilkan

"Jangan memilih Paslon yang Tak Punya Komitmen Menerbitkan SK Kepala Daerah Untuk Guru dan Tenaga Kependidikan" demikian instruksi IGI Pusat kepada PW dan PD IGI di Indonesia.

Penerbitan SK Pengangkatan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidkan Non PNS di Sekolah Negeri di Kabupaten/Kota  di Seluruh Indonesia menjadi sebuah keharusan, yang mana SK Pengangkatan tersebut sangat penting bagi Pendidik dan Tenaga Kependidkan Non PNS Sekolah Negeri yang diatur oleh Peraturan Kementerian Pendidikan dan  Kebudayaan Republik Indonesia.

Untuk apa SK Kepala Daerah tersebut?? Tegas Ketua Umum IGI kepada terkininews.com Rabu (11/11/2020) melalui pesan singkat Whatsapp

Menurut Ketum IGI Pusat bahwa Berdasarkan Surat Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor: 14652/B.B2/PR/2015 tentang Penerbitan NUPTK bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidkan Formal dan Non Formal. Syarat dan Ketentuan Penerbitan NUPTK untuk bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS di Sekolah Negeri dibuktikan dengan SK Pengangkatan dari Bupati/Walikota/Gubernur.

Selanjutnya, Peraturan Sekjend Kemendikbud Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pasal 5 Ayat 5 huruf (e). surat keputusan pengangkatan dari kepala Dinas Pendidikan bagi yang berstatus bukan PNS yang bertugas pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.  Lalu ada lagi Peraturan Sekejend Kemendikbud Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil

Dalam Lampiran I  Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil, point C disebutkan kriteria  Peneriman Tunjangan Profesi Guru Bukan PNS penerima Tunjangan Profesi harus  berstatus sebagai Guru tetap yayasan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau Guru Bukan PNS di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang tercatat pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan  bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah/masyarakat yang dibuktikan dengan SK Pengangkatan oleh pejabat Pembina kepegawaian atau penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya dalam hal Bupati, Walikota atau Gubernur.

SK Kepala Daerah bagi guru Non PNS juga menjadi Persyaratan Administrasi Pretes PPG dan PPG dalam Jabatan serta  Pembayaran TPG, yang dilaksaanakan oleh Kemendikbud RI. Guru minimal melampirkan SK Pengangkatan dua Tahun terakhir dan SK bukan lagi SK Kepala Sekolah tetapi SK Kepala Daerah.

SK Kepala Daerah juga digunakan  dalam  Pemenuhan Administrasi lainnya yang diatur oleh Dirjen GTK termasuk dalam mengikuti berbagai kegiatan Kemdikbud. Tandasnya

Konsep "Guru Minimal UMK" telah banyak dijanjikan para paslon, niat itu baik tetapi tak cukup menjadi solusi jangka panjang buat guru Indonesia. Apalagi harus mempertimbangkan PAD masing-masing, jangan sampai ketika menjabat tak mampu mewujudkannya.

Bagi kami dikalangan guru, masalah guru dan tenaga pendidikan ini memang menjadi masalah serius. Makin sedikitnya jumlah PNS guru ditelan masa pensiun serta status tak jelas para guru honorer adalah rangkaian panjang masalah pendidikan. 

Maka itulah, penerbitan SK Kepala Daerah bagi guru Non PNS adalah kebutuhan mendesak dan ini adalah solusi yang sesungguhnya bukan hanya menyelamatkan guru tapi sekaligus menyelamatkan dunia pendidikan dalam kondisi pemerintah pusat enggan mengangkat PNS guru.

Selama ini pemerintah daerah membiarkan anak-anak sekolahan dididik oleh mereka yang tidak memiliki ijin mengajar seperti sopir yang tak memiliki ijin mengemudi sehingga, jika kualitas pendidikan rendah, itu menjadi sebuah kewajaran, selain itu dengan pendapatan hanya Rp. 100ribu atau 250ribu perbulan, maka mereka yang  jadi guru honorer lebih pusing memikirkan asap dapurnya dibanding anak didik mereka.

Dengan menjadi guru profesional, guru berkah mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG) tetapi itu tak akan terwujud jika Bupati dan Walikota tidak menerbitkan SK bagi guru Honorer agar NUPTK bisa diterbitkan.

Sebanyak 25,7 % Guru dan Tenaga Kependidikan di Indonesia saat ini belum memiliki NUPTK, ini belum termasuk guru yang dipekerjakan di sekolah negeri tetapi belum masuk dapodik. 25,7% itu cukup besar karena mencapai 1.127.531 guru dan tenaga kependidikan.

Kabar terbaru, Guru PPPK di Jawa Barat yang sudah lulus diminta melengkapi berkas sertifikat pendidik (lulus PPG) dan mereka tak mungkin bisa memiliki sertifikat pendidik tanpa NUPTK karena para guru Non PNS jika ingin mendaftar untuk tes pra PPG harus memiliki SK Kepala Daerah.

Semua persyaratan saat ini harus punya SK kepala daerah termasuk menerima honor dari dana BOS.

Oleh karena itu IGI bersama seluruh guru di Indonesia harus menyatukan barisan menjadikan momentum Pilkada serentak 2020 ini menjadi momentum "memaksa" Paslon Pilkada berkomitmen menerbitkan SK Kepala Daerah bagi guru non PNS jika kelak terpilih sebagai kepala daerah. Guru harus bersatu untuk menolak memilih calon yang menolak menerbitkan SK Kepala Daerah tersebut. Ini bukanlah politik praktis tapi sebuah strategi politik menyelamatkan guru dan dunia pendidikan Indonesia.

IGI mencatat lebih dari 60 Pemerintah Daerah baik Pemprov maupun Pemkab/Pemkot yang sudah nenerbitkan SK bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS di daerah mereka sesuai data diantaranya :

1. Provinsi DKI Jakarta
2. Provinsi Banten
3. Provinsi Sulbar
4. Provinsi Kalimantan Selatan
5. Provinsi Kalimantan Utara
6. Provinsi Riau
7. Provinsi Sulawesi Tenggara
8.  Provinsi Sulawesi Utara
9. Provinsi Jawa Tengah
10. Provinsi Aceh
11. Provinsi Sumatera Utara
12. Provinsi Kalimantan Barat
13. Provinsi Jawa Timur
14. Wakatobi
15. Konawe Utara
16. Kolaka Timur
17. Buton
18. Konawe Selatan
19. Bolaan Mangondow
20. Bukit Tinggi
21. Serdang Bedagai
22. Lombok Timur
23. Parepare
24. Nunukan
25. Tana Tidung
26. Pali
27. Balangan
28. Banjar
29. Banjarmasin
30. Barito Kuala
31. Hulu Sungai Selatan
32. Hulu Sungai Tengah
33. Hulu Sungai Utara
34. Kotabaru
35. Tabalong
36. Tanah Bumbu
37. Tanah Laut
38. Tapin
39. Kota Banjarbaru
40. Kota Banjarmasin
41. Badung
42. Bangli
43. Buleleng
44. Gianyar
45. Jembrana
46. Karangasem
47. Klungkung
48. Tabanan
49. Kota Denpasar
50. Morowali
51. Kutai Timur
52. Melawi
53. Malang
54. Langkat
55. Magelang
56. Medan
57. Deli Serdang
58. Palangkaraya
59. Selayar
60. Soppeng
61. Sidrap

Dari 61 daerah diatas telah menerima instruksi IGI pusat untuk memilih Paslon yang sejalan dengan pendidikan. Ungkap Muhammad Ramli Rahim selaku Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (*/)