DPRD Kepulauan Anambas Beri Warning Pemda Terkait Proyek Pembangunan SP2

Diterbitkan oleh Saiful pada Sabtu, 24 April 2021 12:49 WIB dengan kategori Anambas Headline dan sudah 348 kali ditampilkan

ANAMBAS -Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Hasnidar membuka Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2020 di Gedung DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas (23/04/2021).

Rapat Paripurna ini sebagai tindak lanjut  penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kepulauan Anambas Akhir Tahun Anggaran 2020 pada tanggal 05 April lalu.

Dalam pidatonya Hasnidar mengatakan, “Seperti kita ketahui bahwa rapat pada hari ini kita laksanakan berpedoman pada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 pasal 19  tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

DPRD harus melakukan pembahasan LKPJ paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima dengan memperhatikan capaian kinerja program dan kegiatan, dan  
pelaksanaan Peraturan Daerah dan/ atau Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah.

"Berdasarkan hasil pembahasan DPRD menerbitkan rekomendasi sebagai bahan penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya dan penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis Kepala Daerah. 
Hasil rekomendasi ditindaklanjuti oleh kepala daerah", tutup Hasnidar diakhir pidatonya.

Selanjutnya Ketua Pansus, Yusli Ys membacakan Rekomendasi DPRD  terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kepulauan Anambas tahun anggaran 2020.

Dalam meningkatkan Bidang Ekonomi di Kabupaten Kepulauan Anambas, DPRD merekomendasi agar Pemerintah Daerah untuk tahun-tahun yang akan datang, harus mendorong nilai produksi perikanan budidaya, mengembangkan objek – objek wisata dan menigkatkan program/kegiatan serta anggaran di sektor UMKM.   

Kondisi kemiskinan di bandingkan tahun 2019 mengalami peningkatan,  sebesar 0,12 poin namun tidak di sajikan dalam dokumen LKPJ Tahun 2020, untuk itu DPRD merekomendasikan agar pada tahun- tahun yang akan datang Pemerintah menyajikan data – data angka kemiskinan yang telah dirilis oleh Badan Pusat Statistik.


DPRD merekomendasikan agar Pemerintah Daerah fokus pada program – program atau kegiatan – kegiatan yang dapat menurunkan angka kemiskinan dengan membuka lapangan – lapangan pekerjaan yang baru.  


Merekomendasikan Kepada pemerintah daerah untuk lebih optimal mempertahankan dan meningkatkan Indek Pembangunan  Manusia (IPM) terutama pada Harapan Hidup saat lahir  dan  Harapan Lama Sekolah.  


Secara Umum Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 melampaui target yang di tetapkan, maka dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 targetnya dapat di tambah atau di naikan sebesar 10 % dari tahun 2020. Selain itu untuk LKPJ yang akan datang DPRD meminta Pemerintah Daerah menyajikan target dan realisasi untuk masing – masing objek Pajak Daerah,  dan objek Retribusi Daerah secara terperinci dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemungutan terhadap wajib pajak dan retribusi.   


Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2020 tidak dapat melampaui target yang ditetapkan, maka pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 DPRD merekomendasikan agar  target Lain-Lain PAD Yang Sah perlu mendapat perhatian bersama terutama OPD -OPD teknis yang terkait.    


Berkenaan dengan 2 (dua) jenis/obyek Lain – Lain pendapatan daerah yang sah, yang tidak mencapai target, maka DPRD merekomendasikan kepada Bupati untuk merealisasikan sesuai target yang ditetapkan berdasarkan atau berpedoman pada Naskah Perjanjian Hibah (NPHD) yang sudah disepakati dan Keputusan/Peraturan Gubernur Kepulauan Riau tentang Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota se Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021.   


DPRD merekomendasikan agar Belanja Hibah dan Bantuan Sosial di lakukan lebih selektif, efektif, efesien dan tepat sasaran sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.   


Pendidikan sebagaimana kita ketahui bersama merupakan asset penting bagi kemajuan suatu daerah, Institusi utama Penanggungjawab Penyelenggara urusan Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, harus di akui masih banyak permasalahan Pendidikan yang harus di selesaikan bersama. Sebagai contoh Permasalahan kekurangan Guru dan keluhan belum meratanya penempatan guru di berbagai sekolah selalu mengemuka, dan belum terlihat adanya Langkah dan Kebijakan konkrit yang komperehensip dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.  

 
DPRD merekomendasikan agar penataan dan pemetaan tenaga pendidik dan non kependidikan serta sarana dan prasarana penunjang pendidikan harus di lakukan secara merata dan proporsional di seluruh pelosok Kabupaten Kepulauan Anambas.   


Merekomendasikan Kepada Pemerintah Daerah agar mengoptimalkan Anggaran Pendidikan yang tidak hanya berpatokan pada Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Mandatory spending).  


Merekomedasikan kepada Pemerintah Daerah agar di Dinas Kesehatan melakukan Pemeliharaan dan perawatan Alat – alat kesehatan secara berkala guna mengantisipasi terjadinya alat kesehatan yang tidak siap untuk di operasikan.  


Dengan telah terakreditasinya Rumah Sakit Daerah menjadi Rumah Sakit Umum Daerah tipe C, Maka DPRD merekomendasikan Kepada Bupati agar focus dan konsisten memenuhi standar yang di tentukan oleh Peraturan Perundang – Undangan tentang Rumah Sakit Tipe C.

 
DPRD merekomendasikan dan memberikan WARNING kepada pemerintah daerah khususnya dinas terkait terhadap Kegiatan Tahun Jamak yaitu Pembangunan SP 2 agar Pemerintah Daerah memberikan Perhatian Khusus terhadap Pembangunan Jembatan SP 2 untuk diselesai tepat waktu sesuai dg Mou  yang telah di sepakati, sehingga tidak menambah Perbendaharaan Proyek – proyek mangkrak di Kabupaten Kepulauan Anambas.  


DPRD merekomendasikan agar Pemerintah Daerah menyelesaikan Sistem Penyedian Air Minum (SPAM) mengingat masih banyaknya masyarakat yang mengeluh untuk mendapatkan pelayanan air bersih terutama  pada musim kemarau sementara anggaran yang sudah di realisasikan lebih dari 100 Milyar.  
Dalam urusan ketenagakerjaan DPRD merekomendasikan kepada Dinas terkait untuk membuat Program –program dan kegiatan - kegiatan yang tepat sasaran yang bisa menyediakan Lapangan Pekerjaan baru.    


Khusus menyangkut Urusan Tugas dan Pembantuan, DPRD menyarankan kepada Kepala Daerah memberikan Suport kepada OPD – OPD agar Pro aktif melakukan Koordinasi terhadap kementerian – kementerian dengan mengajukan proposal – proposal kegiatan agar tugas pembantuan dapat diterima lebih banyak lagi.   


Dengan banyaknya data tentang Laporan Keuangan yang tidak sesuai antara Dokumen LKPJ dengan data yang ada pada OPD – OPD, DPRD merekomendasikan kepada Kepala Daerah untuk memberikan teguran agar  OPD – OPD melakukan Rekonsialisasi Laporan Keuangan tepat waktu.   
Merekomendasikan Kepada Kepala Daerah agar lebih serius dalam hal Pembahasan LKPJ bersama DPRD, sehingga dalam proses  pembahasan yang sedang dilaksanakan oleh DPRD bersama eksekutif, Kepala Daerah mengintruksikan Kepada Kepala OPD wajib hadir dalam pembahasan