Tersandung Kasus DD-ADD, Kades Bonto Manurung kini Dibalik Jeruji Kejaksaan

Diterbitkan oleh Admin pada Selasa, 28 Desember 2021 20:17 WIB dengan kategori Daerah Headline dan sudah 585 kali ditampilkan

MAROS, -- Pelaku korupsi pengelolaan Anggaran Dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) saat initersangka telah ditahan oleh kejaksaan di Kejaksaan Negri Maros

Penyidik Kejaksaan Negeri Maros telah Menahan kades desa Bonto manurung kecamatan Tompobulu kabupaten Maros dilakukan Selasa (28/12/2021) dengan dugaan korupsi. Ujar Kajari Maros

Tersangka saat dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi mengenai pengelolaan anggaran Alokasi Dana Desa  (ADD) dan Dana Desa (Dana Desa) di Desa Bontomanurung Kecamatan Tompobulu dengan Surat Perintah Penahanan Tersangka Nomor : PRINT-
1317/P.4.16/Fd.1/12/2021, Korupsi Anggaran Desa yang dilakukan Kepala Desa Bontomanurung, Kecamatan Tompobulu, inisial SN, Tanggal 28 Desember 2021.

Diketahui saat ini pihak kejaksaan, telah menitip tahanan tersangka, (SN) di Lapas Kelas II B Maros, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi mengenai pengelolaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (Dana Desa) di Desa Bontomanurung Kecamatan Tompobulu TA. 2019 – 2020.

Kepala Kejaksaan Negri Maros, Suroto, menyebut, bahwa akibat perbuatan tersangka berdasarkan hasil perhitungan Inspektorat 
ditemukan potensi kerugian negara sebesar Rp1.408.181.581,06,-, Kejaksaan melakukan penyelidikan atas kasus tersebut, sejak beberapa bulan lalu. 

Sementara itu menurut Kepala Seksi Intelijen, Kejaksaan Negri Maros, Raka Buntasin Pajongko, menjelaskan, bahwa tuntutan hukum penyidik kejaksaan negri, atas kasus tersangka SN, dapat disangkakan ancaman hukuman Pidana, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UURI No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UURI No 20 Tahun 2001, Tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidair : Pasal 3 Jo Pasal 18 UURI No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UURI No 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi. (Anch/**)