Hanafi Ekra Minta Dinas Pendidikan Pantau dan Responsif dalam Menyikapi Laporan Persoalan PPDB 2022

Diterbitkan oleh Saiful pada Rabu, 18 Mei 2022 11:44 WIB dengan kategori Bintan Pendidikan dan sudah 282 kali ditampilkan

BINTAN - Ketua Fraksi PKS DPRD Kepri Hanafi Ekra berharap sebelum dan saat pelaksanaan PPDB siswa baru nanti Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi dan kabupaten kota memantau kesiapan sekolah dan responsif dalam menerima aduan.

Hal ini diungkapkannya kepada wartawan baru-baru ini. Menurutnya, persoalan PPDB di tahun- tahun sebelumnya tidak boleh terulang.

"Saya berharap hasil evaluasi PPDB di tahun sebelumnya dijadikan referensi untuk mengobati titik lemah pelaksanaan PPDB, tentu setiap kabupaten dan kota berbeda-beda, untuk SMA dan SLB kan dibawah komando Disdik Kepri untuk jenjang yang lain kita minta juga kabupaten dan kota juga siap siaga memantau dan responsif dalam menerima keluhan masyarakat," kata Hanafi Ekra anggota Komisi IV  DPRD Kepri yang terpilih dari Dapil Bintan Lingga ini kepada wartawan.

Beberapa persoalan klasik PPDB online yang kerap terjadi menurut pandangan Ombusman ada lima seperti yang dilansir di berbagai media siber yakni pertama
temuan terkait Keterbatasan Daya Tampung dan Fasilitas Pendidikan baik itu pada tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

kedua yang didapatkan adalah adanya persebaran sekolah yang belum merata. Ketiga, adanya penggunaan Surat Keterangan Domisili yang menggugurkan kewajiban penggunaan Kartu Keluarga. Penggunaan Surat Keterangan Domisili sangat berpotensi terjadi Maladministrasi karena keterangan dalam Surat Keterangan Domisili yang menyebutkan sudah tinggal minimal satu tahun tidak didukung dengan pemeriksaan lapangan.

Keempat, pada Pasal 19 Permendikbud PPDB tidak mengatur waktu penerbitan surat penugasan seperti pada Kartu Keluarga maupun bukti prestasi. Selain itu, tidak dijelaskan apakah yang dimaksud perpindahan tugas harus dilakukan antarkota/kabupaten atau bisa berasal dari satu kota/kabupaten yang sama. Kelima, domisili calon siswa dan masalah zonasi.

"Kita berharap persoalan layanan umum PPDB online ini menjadi perhatian Disdik, jangan sampai peristiwa tahun sebelumnya terulang kembali," tutup Hanafi Ekra.