Fahri Hamzah Kritik Keras Capres dan Parpol yang Hanya Berpikir Masalah Logistik saja untuk Memenangi Pemilu 2024
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 Fahri Hamzah mengkritik keras para kandidat calon presiden (capres) dan partai politik (parpol) yang hanya memikirkan masalah logistik saja, bagaimana memenangi Pemilu 2024 saja, baik itu Pemilihan Presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Legislatif (Pileg).
Padahal kondisi ekonomi pada 2023 secara global mengalami resesi, termasuk ekonomi Indonesia yang diprediksi juga akan suram.
Mereka seharusnya memikirkan bagaimana cara merebut hati rakyat, dan memfasilitasi aspirasi atau kehendak rakyat yang telah memberikan mandat.
"Semakin cerdas mereka, seolah-olah cara memenangkan Pemilu itu cuma persoalan teknis, hanya sekedar dengan logistik saja," kata Fahri Hamzah dalam Gelora Talk bertajuk 'Waspada Resesi Ekonomi 2023 Mengintai, Bagaimana Kesiapan Indonesia?', Rabu (19/10/2022) sore.
Hal ini, kata Fahri Hamzah, tentu saja menjadi kecemasan kita bersama mengenai masa depan Indonesia agar tidak menemui jalan buntu. "Rekonstruksi cara memenangkan hati rakyat tidak dimengerti," katanya.
Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menegaskan, cara berpikir para kandidat capres dan parpol itu hanya mencoba untuk kritis.
Mereka berpikir seolah-olah kalau ada sumber daya alam hanya terkait dengan pendapatan daerah, pendapatan negara, perekonomiam nasional dan growth (pertumbuhan) yang tinggi.
"Kalau soal growth tertinggi, sebenarnya daerahnya Lukas Enembe yang sekarang menjadi tersangka. Dibawahnya ada daerah nikel, batubara dan seterusnya. Tetapi kantong-kantong kemiskinan juga ada di sini, inilah yang jadi anomali. Ayo kita memikirkan rakyat, melakukan perubahan di Pemilu 2024," tegasnya.
Sementara ekonom senior Rizal Ramli mengatakan, banyak keputusan strategis saat ini yang diputuskan oleh para ketua umum parpol, sehingga DPR tidak lagi independen dalam membela kepentingan rakyat.
"Sekarang ini, DPR dikendalikan oleh 9 ketua umum, mereka manut sama pak Jokowi (Presiden Jokowi). Sehingga DPR sedikit sekali yang bersuara independen seperti soal kenaikan BBM," kata Rizal Ramli.
Rizal Ramli menegaskan, kenaikan harga BBM telah memicu inflasi makanan diatas 15,5 persen, dan bisa menjadi 17 persen. Bahkan ia memprediksi nilai tukar rupiah bakal anjlok hingga Rp 16.000 per dolar Amerika Serikat (AS).
Mantan Menko Perekonomian era Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini juga memprediksi inflasi pada tahun ini bisa menembus 5,5 persen, tapi angka tersebut adalah secara umum karena yang paling dirasakan adalah terkait inflasi makanan.
"Inflasi biasa 5,5 persen, sementara inflasi makanan yang terpenting untuk rakyat dan buruh sebelum kenaikan BBM sudah 13,5 persen. Ini jelas anti-Pancasila, anti-NKRI, kalau sikapnya kayak begini," tegas Rizal Ramli.
Sedangkan Managing Director Political Economic and Policy Studies (PEPS) Prof Anthony Budiawan mengatakan, kondisi ekonomi Indonesia pada 2023 diperkirakan juga akan suram seperti ekonomi global pada umumnya yang mengalami resesi.
Sebab, rezim inflasi Indonesia saat ini dipengaruhi oleh kenaikan suku bunga The Fed, Bank Sentral AS, kecuali apabila Bank Indonesia (BI) berani melepas spekulatif ketergantungan terhadap kenaikan suku bunga tersebut, dan berani menciptakan capital auto sendiri agar perekonomian nasional tidak mudah terkontraksi .
"Kalau ekonomi Indonesia sekarang masih baik-baik saja, karena masih tertolong dari adanya windfall profit dari harga komoditas dan batubara. Tetapi tahun 2023 belum tentu, karena kondisi secara ekonomi global mengalami resesi," kata Prof Anthony.
Karena itu, ia menilai menaikkan suku untuk mengatasi resesi ekonomi, bukan solusi, malahan akan memperparah jurang resesi dan makin memperlemah nilai tukar rupiah.
"Hati-hati kalau mau investasikan barang-barang jangka panjang nanti akan terjebak suku bunga. Dan Semoga rakyat ini mendapatkan beberapa bantuan atau pemerintah mengalokasikan jaring pengaman sosial pada 2023," kata Managing Director PEPS ini.
Perlu Move On
Sementara itu, Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelora Achmad Nur Hidayat (MadNur) saat menyampaikan Pengantar diskusi ini mengatakan, pemerintah perlu move on dalam melakukan langkah pengelolaan ekonomi Indonesia dengan model pendekatan baru agar terhindar dari tsunami resesi ekonomi pada 2023.
"Dalam kesempatan ini, Partai Gelora ingin menyampaikan agar tim ekonomi Indonesia perlu move on dari pendekatan lama ke pendekatan baru seperti mencari mitra dagang baru, selain AS, Eropa dan China," kata MadNur.
Sebab, ekonomi AS, Eropa dan China akan mengalami resesi dan penurunan pertumbuhan, sehingga akan berpengaruh pada ekspor Indonesia ke negara tersebut.
"Pilihlah negara-negara ekspor baru, misalkan India dan Afrika bagian utara. Daya beli masyarakatnya masih bagus, sehingga kita tidak terus defisit," katanya.
Selain itu, agar move on, pemerintah juga perlu meninggalkan spending (belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang/APBN) infrastruktur untuk saat ini seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru supaya tidak membebani APBN.
"Lalu, spending infrakstrur tersebut diganti dengan memprioritaskan daya beli masyarakat dan tambahan subsidi BBM untuk rakyat," katanya.
Pemerintah, lanjutnya, juga perlu move on dari suku bunga dalam pengelolaan moneter, dengan membuat resep baru untuk mengatasi inflasi yang tinggi dengan tidak menjaga suku bunga lain.
"Intinya Bank Indonesia tidak perlu naikin suku bunga, tapi cukup menjaga besaran nilainya, karena kalau suku bunga tinggi ada kewajiban membayar surat-surat berharga lebih lagi," kata MadNur yang juga Pengamat Kebijakan Publik Narasi Institute ini.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menambahkan, jika melihat proyeksi ekonomi 2023 berdasarkan dokumen The Fed yang dirilis bulan September lalu, maka kemungkinan kisaran titik tengah suku bunga berada di level 4,5 persen, atau bakal naik lebih dari 100 basis poin dari sekarang. Hal itu akibat permintaan masyarakat cukup tinggi dari sisi konsumsi.
"Sementara, inflasi berkepanjangan, dan ini mengakibatkan The Fed juga menaikkan tingkat suku bunga. Masalahnya ini kan The Fed menjadi sebagai acuan suku bunga dan putaran uang di pasar keuangan yang cukup besar," katanya
"Kondisi ini juga menimbulkan peningkatan tingkat suku bunga secara umum di berbagai negara di Eropa. "Mereka sudah teriak mengatasi inflasi yang berkepanjangan baik kenaikan harga energi maupun pangan. Tentu saja ini memberikan implikasi ke Indonesia dari situasi dunia yang pertama melalui jalur suku bunga begitu dan nilai tukar," tuturnya.
Katakanlah The Fed ini, lanjut Tauhid Ahmad, menaikkan tingkat suku bunga tahun depan, maka akan membuat arus modal keluar atau capital outflow cukup tinggi pada 2023.
"Ini akan mengakibatkan nilai tukar kita tahun depan akan jauh lebih buruk dari kondisi sekarang. Ini yang dikhawatirkan mungkin berdampak terhadap banyak hal, termasuk kondisi perusahaan yang katakanlah punya utang cukup besar dalam mata uang dolar AS," pungkasnya.
