Maraknya Ilegal Trade TSL Melalui Pelabuhan, Kapusjakstra Dorong Penguatan Bersama PT Pelni

Diterbitkan oleh Admin pada Senin, 14 November 2022 08:27 WIB dengan kategori Headline Makassar dan sudah 162 kali ditampilkan

MAKASSAR, -- memyikapi maraknya peredaran Satwa langka yang kerap keluar masuk melalui pintu penyeberangan pelabuhan, dan kerapnya penemuan satwa dilindungi berada diatas kapal tanpa pemilik jadi kendala proses penegakan hukum seperti yang terjadi pada KM Gunung Dempo (Baca

Menanggapi hal tersebut Pihak PT Pelni diminta untuk lebih mempertegas pengawasan kepada setiap penumpang dengan deteksi barang bawaan secara teliti dan lebih seksama agar peredaran Satwa Dilindungi (Satli) atau pengawasan terhadap Ilegal Trade TSL dapat lebih maksimal.

Mantan kepala Balai BKSDA Sulsel Ir. Thomas Nifinluri, M.Sc. yang saat ini menjabat Kepala Pusat Kebijakan dan Strategi KAPUSJAKSTRA KLHK mengatakan bahwa komitmen bersama PT Pelni harus terus diperkuat dengan dorongan stakeholder terkait. 

"Masalah Illgal Trade TSL, sebenarnya telah pernah di bahas salah satunya adalah kerjasama dengan PELNI dan PELINDO bahkan dengan JNE, sebagai upaya pencegahan dan penanganan praktek perdagangan satwa liar." Ujar Thomas 

Ditambahkan Besar harapan adanya kolaborasi dan Kerjasama yang terus dibangun dan diperkuat antara Ditjen KSDAE dengan PT PELNI khususnya di pintu keluar masuk jalur ilegal trade TSL di Papua, Maluku, Sultra, Sulut, Sulsel dan Jatim

Lanjut kata Kapusjakstra yang juga Mantan Kepala Balai BKSDA Ir. Thomas Nifinluri, M.Sc  bahwa adapun Free Shipment di Pelabuhan Asal (Original Port) perlu diawasi bersama Polhut BKSDA dan KPLP Polsek Pelabuhan di Pelabuhan Asal (pencegahan) yang titik rawan berada pada : Papua Papua Barat (skarang Papua Selatan Papua Tengah) di Merauke, Timika, Sorong, Jayapura dan Manokwari, Maluku di Ambon, Namlea Buru, Seram, Maluku Utara di Ternate, Sulut di Bitung, Sultra di Bau Bau dan Kendari. Ujarnya 

"Sementara untuk kerjasama dengan pihak intelejen lintas pelabuhan yang masuk ke Sulsel pada area rawan berada dipintu masuk seperti di wilayah Bajoe Bone, Pare pare, Makassar, Bulukumba, dan Palopo" Terang Thmas.

Sejalan dengan Kapusjakstra menurut Ir Jusman selaku kepala Balai BKSDA Sulsel, saat ditanya terkait Ilegal Trade TSL di Sulsel, dan serta upaya untuk penanganan peredaran SATLI pihaknya akan berupaya melakukan dengan cara persuasif, preemtif, preventif dan bila tidak ada cara lain melalui penegakan hukum dengan dukungan aparat penegak hukum.

"Kerjasama dan dukungan dari pihak terkait, misalnya dengan otoritas pelabuhan udara dan laut, jasa transportasi penumpang dan barang, institusi Gakkum KLHK, TNI/POLRI,  NGOs, media media cetak, online, elektronik dan masyarakat pada umumnya guna meningkatkan  koordinasi dan komunikasi dengan para pihak terkait dalam upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan satwa liar secara illegal akan terus dilakukan." Ujarnya

Lanjut menurutnya bahwa Illegal Trade TSL terjadi antara lain karena belum memadainya kesadaran lingkungan dan kesadaran hukum terkait hal tersebut. Bahwa satwa-satwa liar tersebut akan lebih nyaman dan sejahtera hidup di habitatnya yang tidak terganggu. Untuk itu sudah ada aturan perlindungan habitat (kawasan konservasi) dan perlindungan jenis. Masih maraknya perdagangan illegal satwa liar tersebut sekaligus menunjukkan masih rendahnya kesadaran lingkungan dan kesadaran hukum dari sebagian (oknum) masyarakat.

"Kami juga terus berupaya memberi penyuluhan, penyadartahun melalui kunjungan ke sekolah, street campaign, workshop dan lainnya untuk menggugah kesadaran bersama tentang penting pelestarian satwa liar tersebut selain Patroli dan penjagaan pada lokasi yang rawan terjadinya perdagangan dan peredaran illegal." Ungkapnya

"Pilihan terakhir adalah penegakan hukum," tutupnya(*/)