Kritik Terhadap Rencana Pembangunan Menara Rempang oleh BP Batam: Sebuah Evaluasi Mendalam

Minta Ito Nasution

Mahasiswa STEBI Batam

OPINI - Rencana pembangunan Menara Rempang yang diumumkan oleh Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) baru-baru ini telah menjadi sorotan dan kontroversi di kalangan warga Batam dan masyarakat luas. Menara yang diusulkan dengan ketinggian dua kali lipat dari Monas menjadi ikon baru Indonesia, namun pertanyaan-pertanyaan kritis muncul terkait dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari proyek ini. Artikel ini akan mencoba mengeksplorasi beberapa aspek kritis terkait pembangunan Menara Rempang dan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.

1. Kepentingan Pengembangan Kawasan Industri vs. Pariwisata dan Lingkungan

Pernyataan Sudirman Saad tentang prioritas pembangunan kawasan industri di Kampung Sembulang, Pulau Rempang, menimbulkan pertanyaan tentang keseimbangan antara pengembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan serta sejauh mana pemerintah dan BP Batam mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan tersebut. Apakah kebutuhan akan kawasan industri sebesar 2000 hektar sebanding dengan dampak lingkungan yang mungkin timbul?

Penting untuk mengevaluasi apakah ada alternatif pengembangan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan yang dapat dipertimbangkan, seperti pengembangan pariwisata yang dapat mendukung ekonomi lokal tanpa merusak ekosistem pulau. Pertanyaan etis pun muncul: apakah pembangunan kawasan industri seberang Pulau Rempang sejalan dengan upaya pelestarian alam dan keberlanjutan?

1. Ganti Rugi dan Kewenangan BP Batam

Penerbitan Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2023 yang mengatur tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2018 memberikan kewenangan lebih kepada BP Batam dalam menangani masalah Rempang Eco-city. Meskipun ganti rugi kepada masyarakat terdampak dijamin, masih perlu dipertanyakan sejauh mana keadilan dan transparansi dalam penentuan nilai ganti rugi tersebut.

Dengan kewenangan yang lebih besar, BP Batam harus diperiksa secara cermat untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil sejalan dengan kepentingan publik dan bukan hanya untuk kepentingan ekonomi atau politik tertentu. Apakah mekanisme pengawasan yang memadai telah diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan?

1. Dampak Sosial Kemasyarakatan

Proyek ini jelas memiliki dampak sosial yang signifikan pada masyarakat setempat. Penggunaan tanah seluas 370 hektar untuk pembangunan Menara Rempang akan memaksa pemindahan sejumlah warga yang telah lama tinggal di sana. Masyarakat yang terdampak harus memahami secara jelas dan transparan mengenai rencana relokasi mereka, termasuk fasilitas dan pelayanan yang akan disediakan pemerintah untuk memastikan keberlanjutan hidup mereka.

Selain itu, proyek ini juga harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kehidupan sosial masyarakat setempat. Bagaimana perubahan ini akan memengaruhi budaya dan kehidupan sehari-hari mereka? Apakah ada upaya untuk mempertahankan identitas lokal dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan?

1. Keterlibatan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan

Dalam mewujudkan prinsip demokrasi, penting untuk memastikan bahwa keputusan terkait pembangunan ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan oleh BP Batam terkait peraturan dan rencana pembangunan perlu dievaluasi dalam hal kejelasan dan kedalaman informasi yang diberikan kepada warga. Apakah masyarakat benar-benar terlibat dalam proses perencanaan, ataukah keputusan-keputusan tersebut diambil tanpa memperhitungkan aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat setempat?

Pertanyaan serupa juga muncul terkait dengan dampak lingkungan proyek ini. Apakah kajian lingkungan yang komprehensif telah dilakukan, dan apakah masyarakat memiliki akses penuh terhadap informasi tersebut? Keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan adalah kunci untuk memastikan keberlanjutan proyek ini dan mencegah potensi konflik di masa depan.

1. Perbandingan dengan Monas dan Pemahaman Simbolis

Pernyataan Sudirman Saad yang menyebutkan bahwa Menara Rempang dua kali tingginya Monas memunculkan pertanyaan tentang relevansi dan pemahaman simbolis proyek ini. Apakah tinggi bangunan menjadi ukuran keberhasilan suatu proyek? Ataukah lebih penting untuk memastikan bahwa proyek tersebut memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan lingkungan sekitar?

Pembandingan dengan Monas seolah-olah mengindikasikan bahwa prestise dan ukuran fisik lebih diutamakan daripada nilai-nilai keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Pemahaman simbolis dari proyek ini perlu dievaluasi secara kritis untuk memahami apakah Menara Rempang benar-benar akan menjadi ikon baru yang mewakili kemajuan Indonesia atau hanya sekadar simbol ambisi dan kebanggaan.

Kesimpulannya, pembangunan Menara Rempang oleh BP Batam adalah langkah besar yang memerlukan pertimbangan dan evaluasi mendalam. Dalam menyikapi proyek ini, penting untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat setempat, pelestarian lingkungan, dan prinsip keberlanjutan tidak diabaikan. Ganti rugi yang adil, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan pemahaman simbolis proyek ini adalah beberapa aspek yang harus diperhatikan dengan serius.

Sebelum melangkah lebih jauh, perlu dilakukan kajian menyeluruh yang melibatkan para ahli, masyarakat setempat, dan pihak-pihak terkait lainnya. Keputusan terkait pembangunan ini harus didasarkan pada data yang akurat, keadilan sosial, dan pemahaman yang mendalam akan dampak jangka panjangnya. Hanya dengan demikian, pembangunan Menara Rempang dapat menjadi langkah maju yang sejalan dengan kepentingan bersama dan menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

berdasarkan berita https://bisnis.tempo.co/read/1811748/bp-batam-akan-bangun-menara-di-pulau-rempang-dua-kali-tinggi-monas