Manajemen Kinerja Tarif Parkir di Kota Batam: Meningkatkan Penerimaan Tanpa Mengorbankan Dukungan Masyarakat

Laela Katerina

Mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah, STEBI Batam

OPINI - Pada 4 Januari 2024, warga Kota Batam akan menghadapi kenaikan tarif parkir sebesar 100 persen berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam yang baru disahkan oleh DPRD Kota Batam. Kenaikan ini mencakup tarif parkir untuk motor yang naik dari Rp 1 ribu menjadi Rp 2 ribu, dan tarif parkir untuk mobil yang naik dari Rp 2 ribu menjadi Rp 4 ribu. Meskipun kenaikan tarif parkir diharapkan dapat meningkatkan penerimaan dari sektor parkir, perlu adanya manajemen kinerja yang efektif untuk memastikan program ini terealisasi tanpa masalah dan mendapatkan dukungan masyarakat. Dalam opini ini, kita akan membahas solusi-solusi manajemen kinerja yang dapat diterapkan untuk memastikan keberhasilan program kenaikan tarif parkir di Kota Batam.

Setidaknya ada beberapa analisis situasi berkaitan dengan wacana ini, dintaranya:

1. Dorongan Kenaikan Tarif Parkir

Kenaikan tarif parkir di Kota Batam disebabkan oleh Perda Pajak dan Retribusi Daerah yang disahkan pada Desember 2023. Tujuan dari kenaikan ini adalah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor parkir, yang diharapkan dapat digunakan untuk pembangunan dan peningkatan layanan publik.

2. Sosialisasi Sebagai Langkah Awal

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam, Salim, menyatakan bahwa sebelum menerapkan tarif baru, pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan juru parkir (jukir). Sosialisasi ini diharapkan dapat mengurangi potensi ketidakpuasan masyarakat dan mempersiapkan mereka terhadap perubahan.

3. Optimisme Dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam, Raja Azmansyah, mengungkapkan optimisme terhadap pencapaian target penerimaan dari sektor parkir dengan adanya kenaikan tarif. Pihaknya juga berharap masyarakat dapat memahami dan mendukung kebijakan ini untuk kepentingan bersama.

Berdasarkan situasi ini, setidaknya sudut pandang manajemen kinerja bisa di jadikan solusi agar program ini berjalan efektif dan efisien. Juga dapan mendulang ekspektasi yang maksimal.

1. Sosialisasi Yang Efektif

Sosialisasi menjadi langkah awal yang krusial dalam menjalankan program kenaikan tarif parkir. Namun, penting untuk memastikan bahwa sosialisasi dilakukan secara efektif dan komprehensif. Tim sosialisasi perlu menyampaikan informasi dengan jelas dan memahamkan masyarakat mengenai alasan di balik kenaikan tarif, serta manfaat yang dapat dihasilkan dari penerimaan tersebut.

2. Keterlibatan Penuh Jukir

Juru parkir (jukir) memiliki peran penting dalam menjalankan program ini. Keterlibatan mereka dalam proses sosialisasi, di mana mereka memahami dengan baik aturan dan alasan di balik kenaikan tarif, dapat mengurangi potensi konflik dengan pengguna parkir. Selain itu, pelibatan jukir dalam pengawasan dan penertiban akan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.

3. Teknologi Dalam Pengawasan

Pemanfaatan teknologi, seperti CCTV dan sistem pembayaran digital, dapat meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan tarif parkir. Hal ini dapat meminimalkan kemungkinan penyalahgunaan dan memastikan bahwa tarif yang diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

4. Monitoring Penerimaan Secara Berkala

Penting untuk melakukan monitoring penerimaan dari sektor parkir secara berkala. Dengan pemantauan yang rutin, dapat diidentifikasi apakah target penerimaan tercapai dan apakah perlu dilakukan penyesuaian strategi. Hasil monitoring dapat menjadi dasar untuk evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

5. Edukasi Masyarakat Tentang Penggunaan Penerimaan

Bagian dari manajemen kinerja adalah memastikan bahwa masyarakat memahami cara penerimaan dari kenaikan tarif parkir digunakan untuk kepentingan bersama. Perlu diselenggarakan kampanye edukasi yang menunjukkan transparansi penggunaan dana parkir untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik.

6. Komitmen Terhadap Kualitas Pelayanan Parkir

Pihak terkait, seperti Dishub dan Bapenda, harus menunjukkan komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan parkir. Ini termasuk pemeliharaan area parkir, peningkatan keamanan, dan penyediaan fasilitas yang memadai. Dengan memberikan nilai tambah kepada pengguna parkir, masyarakat akan lebih cenderung mendukung kenaikan tarif.

7. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan

Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan kenaikan tarif parkir. Forum diskusi atau rapat terbuka dapat diadakan untuk mendengarkan masukan, kekhawatiran, dan saran dari masyarakat. Hal ini tidak hanya membangun kepercayaan tetapi juga memberikan ruang untuk perbaikan berkelanjutan.

8. Pemberdayaan Retribusi Parkir untuk Pembangunan Lokal

Untuk menghindari perasaan ketidakpuasan masyarakat terhadap kenaikan tarif parkir, penting untuk memastikan bahwa retribusi yang terkumpul digunakan secara efektif dan transparan. Pemberdayaan retribusi parkir untuk pembangunan infrastruktur lokal atau program sosial dapat menjadi solusi untuk meningkatkan dukungan masyarakat.

Kesimpulnannya, manajemen kinerja yang efektif menjadi kunci kesuksesan dalam mengimplementasikan program kenaikan tarif parkir di Kota Batam. Dengan sosialisasi yang efektif, keterlibatan penuh jukir, pemanfaatan teknologi, monitoring penerimaan yang berkala, edukasi masyarakat, komitmen terhadap kualitas pelayanan, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan pemberdayaan retribusi parkir, program ini dapat terealisasi tanpa mengorbankan dukungan masyarakat. Dengan demikian, Kota Batam dapat mengoptimalkan penerimaan dari sektor parkir untuk kepentingan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.