Manajemen Kinerja Terhadap Pengungsi Rohingya di Aceh, Buntut Pengusiran Pengungsi Rohingya Oleh Mahasiswa Aceh

Nama                    : kamariah

Mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah, STEBI Batam

OPINI - Dalam beberapa hari terakhir, terjadi peristiwa kontroversial di Aceh yang melibatkan sekelompok mahasiswa yang mengusir pengungsi Rohingya dari lokasi penampungan di Balai Meuseuraya, Banda Aceh. Tindakan ini menciptakan ketegangan dan perluasan permasalahan yang seharusnya diatasi dengan kepemimpinan dan manajemen kinerja yang baik. Dalam opini ini, kita akan membahas perspektif manajemen kinerja yang harus diambil oleh Pemerintah Indonesia, Pemerintah Daerah Aceh, dan UNHCR untuk mengatasi masalah serupa di masa depan.

Pemerintah Indonesia: Tanggung Jawab dan Kepemimpinan

Sebagai pemerintah pusat, Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab utama terhadap pengelolaan pengungsi, termasuk mereka yang berasal dari Rohingya. Dalam kasus ini, manajemen kinerja yang efektif harus dimulai dengan transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah Indonesia perlu secara tegas mengkomunikasikan pandangan dan pedoman penanganan pengungsi kepada pemerintah daerah, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat.

Pentingnya fasilitas yang memadai untuk pengungsi juga harus ditekankan. Jika benar bahwa Kemenkumham Aceh menelantarkan para pengungsi, Pemerintah Indonesia perlu segera menanggapi hal ini dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam penanganan pengungsi memiliki sumber daya dan fasilitas yang cukup.

Langkah-langkah kongkrit seperti peningkatan fasilitas, pelibatan lebih banyak pihak dalam pengawasan, dan pendekatan kemanusiaan yang lebih luas harus diambil untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Pemerintah Indonesia juga perlu memastikan bahwa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan pengungsi diimplementasikan dengan benar dan adil.

Pemerintah Daerah Aceh: Sinergi dengan Pemerintah Pusat dan Pihak Terkait

Pemerintah Daerah Aceh memiliki peran yang krusial dalam manajemen kinerja terkait pengungsi di wilayahnya. Kerjasama dan sinergi dengan pemerintah pusat, organisasi kemanusiaan, dan pihak terkait lainnya menjadi kunci untuk menyelesaikan masalah ini.

Pemerintah Daerah Aceh perlu meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait, terutama Kemenkumham Aceh, untuk memastikan bahwa para pengungsi mendapatkan perlakuan yang layak dan sesuai dengan hak asasi manusia. Komunikasi yang terbuka dan konstruktif antara pemerintah daerah dan mahasiswa juga perlu dibangun untuk memahami masalah dan mencari solusi bersama.

Dalam konteks manajemen kinerja, Pemerintah Daerah Aceh harus mengidentifikasi dan memperbaiki kekurangan dalam penanganan pengungsi di tingkat lokal. Langkah-langkah konkret seperti pelatihan bagi petugas penampungan, peningkatan fasilitas, dan penguatan peran lembaga penegak hukum lokal bisa menjadi solusi jangka panjang untuk mencegah terjadinya ketegangan serupa di masa depan.

UNHCR: Dukungan dan Pengawasan Lebih Intensif

UNHCR sebagai organisasi kemanusiaan internasional perlu terlibat lebih aktif dalam manajemen kinerja terkait pengungsi Rohingya di Aceh. Dukungan teknis dan finansial yang lebih intensif dapat membantu memastikan bahwa para pengungsi mendapatkan perlindungan dan bantuan yang diperlukan.

Pentingnya pengawasan terhadap tindakan mahasiswa atau pihak-pihak lain yang terlibat dalam penanganan pengungsi tidak boleh diabaikan. UNHCR perlu memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam penanganan pengungsi beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hukum internasional.

Selain itu, UNHCR dapat memberikan pelatihan dan dukungan teknis kepada pihak-pihak lokal yang terlibat dalam penanganan pengungsi, termasuk pemerintah daerah dan lembaga non-pemerintah. Hal ini dapat membantu meningkatkan kapasitas mereka dalam memberikan perlindungan dan bantuan yang efektif bagi pengungsi.

Kesimpulannya, dalam manajemen kinerja terkait penanganan pengungsi Rohingya di Aceh, perlu ada pendekatan holistik yang melibatkan semua pihak terkait. Pemerintah Indonesia, pemerintah daerah, dan UNHCR perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mensejahterakan bagi para pengungsi.

Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif dari semua pihak menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi masalah ini. Langkah-langkah konkrit, seperti peningkatan fasilitas, pelibatan pihak-pihak lokal dalam pengawasan, dan pelatihan bagi petugas penampungan, harus diambil untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.

Pentingnya perspektif kemanusiaan dalam penanganan pengungsi tidak boleh terlupakan. Semua pihak harus berkomitmen untuk menghormati hak asasi manusia dan memberikan perlindungan serta bantuan yang pantas bagi para pengungsi Rohingya. Dengan demikian, penanganan pengungsi di Aceh dapat menjadi contoh bagi upaya bersama dalam mencapai tujuan kemanusiaan yang lebih luas.