Lanjutkan MoU Program UHC Tahun 2025, Bukti Dedikasi Pemkab Maros  Dalam Menjamin Kesehatan Warga

Diterbitkan oleh Redaksi pada Kamis, 2 Januari 2025 17:17 WIB dengan kategori Daerah Makassar dan sudah 603 kali ditampilkan

MAKASSAR – Pemerintah Kabupaten Maros bersama BPJS Kesehatan menandatangani kesepakatan bersama (MoU) untuk melanjutkan program Universal Health Coverage (UHC) Non Cut Off tahun 2025 yang  dilakukan di sela kegiatan Uji Kompetensi Tenaga Medis Tingkat Nasional di Grand Waterboom, Mandai, Maros.

Kabupaten Maros terus menujukkan dedikasi dalam memberikan jaminan Kesehatan yang merata bagi seluruh warganya. Dengan komitmen kuat, pemerintah Kabupaten Maros tidak hanya memastikan kelanjutan program Universal Health Coverage (UHC) tetapi juga meningkatkan kualitas dan cakupannya melalui alokasi anggaran yang lebih besar untuk tahun 2025

Bupati Maros, Jumat (27/12/2024). Chaidir Syam, mengatakan bahwa anggaran untuk program UHC tahun 2025 telah ditingkatkan menjadi Rp27,5 miliar, naik sekitar Rp3 miliar dibandingkan tahun 2024 yang hanya Rp24 miliar.

"Untuk tahun 2025 anggarannya kita naikkan sekitar Rp3 miliar dari tahun 2024 yang hanya Rp24 miliar. Tahun ini kita sudah siapkan Rp27,5 miliar dan telah kita tandatangani MoUnya bersama dengan BPJS Kesehatan," ujarnya.

Chaidir menegaskan bahwa tambahan anggaran ini merupakan bentuk komitmen untuk memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh warga Kabupaten Maros agar tidak ada lagi kendala biaya dalam mendapatkan layanan kesehatan. 

"Semangatnya adalah bagaimana seluruh warga Maros ini tidak ada tidak bisa berobat karena masalah biaya lagi. Nah makanya kita tambahkan anggarannya agar cakupannya semakin banyak," jelasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Maros telah melunasi seluruh iuran BPJS Kesehatan tahun 2024 sebesar Rp24 miliar. Pelunasan ini memungkinkan program UHC Non Cut Off untuk dilanjutkan pada tahun berikutnya. Kepala Dinas Kesehatan Maros, Muhammad Yunus, menambahkan, 

"Kita bayar sekitar Rp2 miliar per bulan untuk mengcover 55 ribu jiwa warga kita yang memang belum mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah," lanjutnya

Menurut Yunus, cakupan peserta BPJS Kesehatan di Maros telah mencapai hampir 99 persen atau sekitar 400 ribu jiwa, baik peserta mandiri maupun Penerima Bantuan Iuran (PBI). 

"Nah yang menjadi ukuran kita mendapatkan penghargaan UHC Madya itu adalah jumlah penduduk yang sudah tercakup dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Maros saat ini, sudah hampir 100 persen," paparnya.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Makassar, Muhammad Aras, menyampaikan bahwa BPJS Kesehatan siap mendukung penuh pelaksanaan program jaminan kesehatan di Kabupaten Maros. Kerja sama ini merupakan wujud nyata dedikasi BPJS Kesehatan untuk memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat. 

Aras juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Maros atas kontribusinya terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional. Pihaknya bersama Kabupaten Maros telah melakukan penandatanganan perpanjangan MoU antara BPJS Kesehatan Cabang Makassar dengan Pemerintah Kabupaten Maros. Selain itu, BPJS Kesehatan juga mengapresiasi pelunasan seluruh kewajiban iuran PBPU Pemda tahun 2024 yang telah dilakukan dengan tepat waktu, yang turut mendukung kelancaran dan keberlanjutan program JKN di Kabupaten Maros.

"Kami mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Maros atas komitmennya yang luar biasa dalam melanjutkan program jaminan kesehatan pada tahun 2025. Kerja sama ini merupakan bukti nyata dari dedikasi Pemkab Maros dalam memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan yang optimal. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Maros atas pelunasan seluruh kewajiban PBPU Pemda tahun 2024. Dukungan ini sangat penting untuk kelangsungan program JKN dan kami berharap ke depan, program ini dapat terus memberikan manfaat lebih besar bagi warga Kabupaten Maros," tutur Aras

Dengan pencapaian ini, Kabupaten Maros telah menerima penghargaan UHC Award dari Pemerintah Pusat selama dua tahun berturut-turut. Program UHC di Maros menjadi contoh nyata bagaimana kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, serta mendorong peningkatan layanan kesehatan yang lebih inklusif. (**)