Dugaan Penyalahgunaan BBM Subsidi di Tegal, Tim Media Lakukan Investigasi Lapangan

Diterbitkan oleh Redaksi pada Ahad, 25 Mei 2025 09:21 WIB dengan kategori Daerah Hukum Dan Kriminal dan sudah 318 kali ditampilkan

TEGAL - TERKININEWS.COM - Menanggapi laporan masyarakat terkait aktivitas pengumpulan dan penyimpanan bahan bakar subsidi jenis solar dan pertalite, sejumlah awak media melakukan penelusuran langsung di Desa Jatimulya RT 05 RW 04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, pada Kamis (22/5/2025) sekitar pukul 14.23 WIB.

Dalam investigasi tersebut, ditemukan sejumlah jeriken berisi BBM subsidi serta satu unit truk bak berwarna oranye dengan nomor polisi G 1501 LP yang diduga digunakan untuk mengangkut solar dari SPBU. Tim media juga menyaksikan proses pemindahan solar dari tangki ke jeriken.

Saat dikonfirmasi, dua orang yang berada di lokasi menyatakan bahwa BBM subsidi tersebut dimaksudkan untuk dijual kepada petani. Namun, pernyataan tersebut disampaikan dalam situasi yang kurang kondusif.

Selanjutnya, tim media melaporkan temuan ini ke Polsek Suradadi dan menyerahkan dokumentasi berupa foto serta video untuk mendukung laporan dugaan penyalahgunaan BBM subsidi.

Setelah sekitar satu jam, petugas Polsek Suradadi bersama awak media kembali ke lokasi. Namun, sebagian barang bukti berupa jeriken solar sudah tidak ditemukan di tempat. Meski demikian, masih terdapat tiga jeriken berisi pertalite dan satu unit truk yang diduga digunakan sebelumnya, meski dengan nomor polisi yang berbeda, yakni G 8308 LZ. Diduga telah terjadi pergantian pelat nomor dan barcode sebagai bagian dari upaya pengambilan BBM subsidi di SPBU.

Petugas kepolisian yang berada di lokasi menyarankan agar laporan lebih lanjut dilakukan ke tingkat Polres. Meskipun belum ada tindakan langsung di tempat, masyarakat berharap agar proses penanganan kasus ini tetap berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Terkait hal ini, sejumlah pihak berharap adanya perhatian lebih lanjut dari institusi terkait, termasuk kemungkinan evaluasi dan pembinaan guna memastikan penanganan laporan masyarakat berlangsung secara optimal dan transparan.