DPRD Lingga Gelar Rapat Paripurna Bahas Ranperda dan APBD 2024
LINGGA - TERKININEWS.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lingga mengadakan Rapat Paripurna dengan dua agenda utama pada hari Senin (tanggal sesuai jadwal), yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Lingga. Agenda rapat tersebut mencakup pemaparan laporan Gabungan Komisi terkait tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), serta penyampaian Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2024 oleh Bupati Lingga.
Tiga Ranperda yang menjadi pembahasan dalam sidang ini meliputi: Ranperda mengenai Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, serta Ranperda mengenai Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
Dalam penyampaiannya, Juru Bicara Gabungan Komisi DPRD Lingga, Said Yardinsyah, menegaskan perlunya peran aktif dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan Ranperda tersebut.
“OPD harus bersikap tegas, aktif, dan serius dalam menjalankan isi Ranperda, termasuk dalam hal pengawasan dan evaluasi secara rutin, agar setiap Ranperda yang disahkan benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Pada agenda kedua, Bupati Lingga memaparkan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 yang mencakup Laporan Realisasi Anggaran, pengeluaran daerah, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, serta berbagai dampak dari penyesuaian kebijakan seperti koreksi nilai persediaan, penilaian kembali aset tetap, dan penyesuaian ekuitas lainnya.
“Kami mengharapkan agar DPRD dapat segera membahas Ranperda ini bersama eksekutif, supaya bisa segera disahkan menjadi Peraturan Daerah sebagai dasar pelaksanaan pembangunan di tahun mendatang,” ujar Bupati.
Rapat Paripurna ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di Kabupaten Lingga, sekaligus mencerminkan sinergi yang baik antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam menetapkan berbagai kebijakan strategis daerah.
