Video Capaian Prabowo di Bioskop Tuai Polemik, Amnesty: Bentuk Indoktrinasi
JAKARTA - TERKININEWS.COM - Penayangan video capaian program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di sejumlah bioskop memicu polemik. Video berdurasi singkat itu ditayangkan penuh sebelum film utama dimulai, menampilkan klaim keberhasilan pemerintah dalam berbagai bidang, mulai dari pengentasan kemiskinan hingga pembangunan sektor pertanian.
Dalam video yang viral di media sosial, pemerintah menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 20 juta penerima sejak 6 Januari 2025. Selain itu, ditampilkan capaian lain seperti berdirinya 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih, 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pencetakan sawah baru seluas 225 ribu hektare, ekspor jagung sebanyak 1.200 ton, serta produksi beras nasional hingga Agustus 2025 yang diklaim mencapai 21,76 juta ton. Video juga menyinggung peluncuran 100 Sekolah Rakyat.
Namun, langkah ini menuai kritik keras. Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, menilai tayangan tersebut sebagai bentuk indoktrinasi. “Cara seperti ini kerap dilakukan negara otoriter dan fasis,” ujarnya kepada Tempo (14/9). Amnesty mendesak pemerintah menghentikan penayangan sekaligus meminta maaf secara terbuka karena dianggap merendahkan publik dengan menyajikan narasi propaganda yang bertolak belakang dengan realitas.
Menanggapi kontroversi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menegaskan penayangan itu sah dan wajar. Ia menyebut bioskop sama seperti televisi maupun ruang iklan komersial lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan, termasuk dari pemerintah. “Kalau pesan komersil boleh, kenapa pesan dari presiden tidak?” tegasnya. Hasan menambahkan kerja sama dengan bioskop tidak menimbulkan biaya karena memanfaatkan slot tayangan iklan yang tersedia.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, memberikan pembelaan serupa. Menurutnya, tidak ada masalah dengan penayangan tersebut selama tidak melanggar aturan dan tidak mengganggu kenyamanan masyarakat.
