Transparansi Tata Kelola Dana Desa, Kini Menuai Keluhan Serius Warga Di 3 Desa Sehingga Menimbulkan Kekecewan
LEBAK - TERKININEWS.COM - Transparansi kepala desa dalam tata kelola dana desa menjadi keluhan serius bagi warga di 3 desa, Kondisi ini dapat menghambat pembangunan desa, kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa tersebut. Minggu 19 Oktober 2025
Menurut beberapa warga, desa cirompang desa sukaresmi dan sinarjaya, kecamatan sobang, kabupaten lebak. Yang enggan di sebutkan namanya, minimnya tranparansi keterbukaan publik pemeritah desa tersebut, diduga lemahnya pengawasan pihak pendamping desa dan pihak kecamatan sobang, sehingga menimbulkan dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran desa, tidak hanya pada program Ketapang yang sudah di realisasi dari tahun 2022 sampai saat ini, tetapi juga pada alokasi dana lainnya, seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, hingga bantuan sosial. Yang tidak di rasakan manfaatnya oleh sebagian warga, khawatir dana yang seharusnya untuk kepentingan masyarakat justru tidak tepat sasaran. Ungkpnya di warga
Menanggapi hal ini, Usup S.H, perwakilan Barisan Patriot Bela Negara (BPBN) bidang sosial, mendesak Pemerintah Kabupaten Lebak di bawah kepemimpinan Bupati Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya untuk segera turun tangan.
“Bupati sudah berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Sekarang saatnya membuktikan komitmen itu dengan tindakan nyata, bukan sekadar janji,” tegasnya.
Epan juga meminta agar pemerintah daerah segera melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan Dana Desa
Yani. Desa Cirompang, Desa Sukaresmi, Desa Sinarjaya, Kecamatan Sobang, termasuk seluruh alokasi yang dijalankan sejak tahun 2022.
“Bukan hanya program Ketahanan Pangan yang perlu dikroscek, tapi juga anggaran untuk kegiatan lain agar tidak ada penyalahgunaan dan memastikan semua tepat sasaran,” Tegasnya.
Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten disebut telah menyatakan kesiapannya untuk turun langsung ke lapangan guna melakukan audit terhadap pelaksanaan dan penggunaan Dana Desa di wilayah tersebut.
“Kami berharap BPK segera melakukan pemeriksaan agar persoalan ini menjadi terang benderang dan tidak terus menjadi polemik di tengah masyarakat,” ujar Usup S.H
Sampai beritanya ini di terbitkan awak media sudah berupaya mengofirmasi pihak pemerintah desa tersebut, namun sulit untuk di temui. Pungkasnya
(Tim Terkininews.com)
