PDIP Tegaskan Posisi di Luar Kekuasaan Demi Kawal Demokrasi

JAKARTA - TERKININEWS.COM - PDI Perjuangan secara resmi menyatakan tidak bergabung dalam barisan pendukung pemerintah dan memilih menempatkan diri sebagai kekuatan penyeimbang. Sikap politik tersebut merupakan keputusan Rakernas I PDIP 2026 yang ditegaskan sebagai upaya menjaga demokrasi tetap berjalan sesuai prinsip konstitusi.

Ketua DPD PDIP Aceh, Jamaluddin Idham, menyampaikan bahwa pilihan berada di luar lingkar kekuasaan merupakan tanggung jawab ideologis partai untuk memastikan pemerintahan tetap berpihak pada kepentingan rakyat. Menurutnya, PDIP berkomitmen mengawal jalannya kekuasaan agar dijalankan secara demokratis, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan publik.

Jamaluddin menilai kualitas demokrasi nasional saat ini membutuhkan pengawasan yang kuat dan efektif. Karena itu, PDIP memilih mengambil peran sebagai pengontrol kekuasaan guna mencegah terjadinya pemusatan wewenang tanpa pengawasan rakyat. Fungsi checks and balances, kata dia, harus dijalankan secara kritis melalui penguatan partai politik, perlakuan yang adil bagi seluruh partai, reformasi hukum, kebebasan pers, serta perlindungan hak-hak warga negara.

Selain itu, PDIP juga menegaskan komitmennya dalam menjaga ruang kebebasan publik, termasuk kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Jamaluddin menekankan bahwa peran penyeimbang yang diambil partainya bukanlah oposisi tanpa arah, melainkan upaya memastikan pemerintahan berjalan transparan dan tetap setia pada amanat UUD 1945.