KSSK Pastikan Ekonomi Indonesia Tetap Kuat di Tengah Konflik Timur Tengah
JAKARTA - TERKININEWS.COM - Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memastikan stabilitas fiskal, moneter, dan sektor keuangan nasional tetap terjaga sepanjang triwulan I 2026, meskipun tekanan global meningkat akibat eskalasi konflik di Timur Tengah yang memicu lonjakan harga energi dan volatilitas pasar keuangan dunia.
Dalam rapat berkala KSSK II Tahun 2026 yang digelar pada 27 April 2026, Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menegaskan komitmen memperkuat koordinasi kebijakan guna menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global yang terus meningkat.
KSSK menyebut konflik Timur Tengah telah berdampak pada gangguan rantai pasok global, kenaikan harga minyak dunia, serta meningkatnya tekanan inflasi internasional. International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global melambat menjadi 3,1 persen pada 2026 dari sebelumnya 3,4 persen pada 2025, sementara inflasi global naik menjadi 4,4 persen.
Di tengah tekanan tersebut, ekonomi Indonesia justru menunjukkan ketahanan kuat. Pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I 2026 tercatat mencapai 5,61 persen year on year (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya sebesar 5,39 persen yoy.
Pertumbuhan itu didorong percepatan belanja pemerintah, konsumsi rumah tangga yang meningkat selama momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), serta investasi yang mulai bergerak melalui proyek hilirisasi dan pembangunan infrastruktur prioritas.
Program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Desa Nelayan, hingga Sekolah Rakyat disebut menjadi motor penggerak konsumsi dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga membentuk Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3M-PPE) yang bertugas mempercepat investasi dan menyelesaikan hambatan perizinan usaha melalui layanan Kanal Debottlenecking 24 jam.
Dari sisi eksternal, neraca perdagangan Indonesia Januari–Maret 2026 masih mencatat surplus sebesar USD5,5 miliar. Namun, tekanan global menyebabkan arus modal asing keluar (capital outflow) sebesar USD1,7 miliar pada triwulan I 2026 dan mendorong pelemahan rupiah.
Nilai tukar rupiah pada akhir Maret 2026 berada di level Rp16.995 per dolar AS. Bank Indonesia kemudian memperkuat intervensi pasar valas dan kebijakan stabilisasi sehingga rupiah kembali terjaga di kisaran Rp17.415 per dolar AS pada 5 Mei 2026.
Cadangan devisa Indonesia juga tetap kuat sebesar USD148,2 miliar atau setara pembiayaan enam bulan impor.
Sementara itu, inflasi nasional tetap terkendali dalam sasaran pemerintah. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) April 2026 tercatat sebesar 2,42 persen yoy, turun dibanding Maret 2026 yang mencapai 3,48 persen yoy.
Penurunan inflasi didukung stabilitas harga pangan, panen raya di berbagai daerah, serta kebijakan subsidi energi yang dipertahankan pemerintah.
Di sektor keuangan, perbankan nasional tetap solid dengan pertumbuhan kredit sebesar 9,49 persen yoy menjadi Rp8.659 triliun pada Maret 2026. Rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) gross tetap rendah di level 2,1 persen, sementara rasio kecukupan modal (CAR) mencapai 25,09 persen.
Pasar modal domestik juga menunjukkan pemulihan setelah sempat tertekan akibat gejolak global. IHSG yang sempat terkoreksi pada triwulan I mulai menguat kembali pada awal Mei 2026 dan ditutup di level 7.057,11.
Jumlah investor pasar modal pun terus meningkat menjadi 24,74 juta Single Investor Identification (SID) hingga triwulan I 2026.
OJK turut memperkuat sejumlah kebijakan strategis, termasuk reformasi pasar modal, percepatan pembiayaan UMKM dan program tiga juta rumah, hingga pengembangan ekosistem aset kripto dan bulion nasional.
Di sisi lain, LPS memastikan tingkat penjaminan simpanan masyarakat tetap aman serta memperkuat persiapan implementasi program penjaminan polis asuransi.
KSSK menegaskan akan terus meningkatkan kewaspadaan dan koordinasi lintas lembaga guna menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendukung program prioritas pemerintah dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
