Kepemimpinan pada sektor publik bagaikan dua sisi mata pisau, antara Harapan dan Kenyataan

OPINI: Salman Faris

Mahasiswa STIE Pembangunan Tanjungpinang

Seringkali, para pemimpin di sektor publik dihadapkan pada perbedaan antara harapan (harapan) dan kenyataan (kenyataan). Pemimpin sektor publik diharapkan menjadi orang yang cerdas yang dapat membawa kesejahteraan, inovasi, dan transparansi kepada masyarakat. Pemimpin di sektor publik berharap dapat mencapai visi mereka dengan menggunakan intuisi, kreativitas, dan kepercayaan diri untuk melaksanakan berbagai tugas. Memiliki tanggung jawab besar untuk melayani masyarakat, kepemimpinan sektor publik harus berfokus pada kepentingan publik.

Dalam kenyataannya, para pemimpin sektor publik sering menghadapi masalah yang rumit, termasuk birokrasi yang kaku, kekurangan sumber daya, dan tekanan politik yang signifikan. Selain itu, perlawanan terhadap perubahan dan kepentingan berbagai pihak sering menyebabkan proses penerapan kebijakan yang akan dibuat menjadi lebih lama. Untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat dapat dipercaya oleh masyarakat, pemimpin harus dapat bertindak secara transparan dan akuntabel. Melalui visi dan misi mereka harus dapat direalisasikan dalam kehidupan nyata dengan mengerahkan segala daya upaya yang mereka miliki. Namun, kenyataan dunia nyata menuntut pemimpin sektor publik untuk bersikap pragmatis saat menghadapi berbagai masalah yang sedang berlangsung.

George R. Terry (1960) mengatakan bahwa pemimpin yang baik memiliki tiga kualitas: kekuatan fisik dan mental, kemampuan untuk mengendalikan emosi, dan pengetahuan tentang hubungan interpersonal. Keempat, Anda memiliki keinginan besar untuk menjadi seorang pemimpin. Kelima, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Keenam, memiliki kemampuan untuk mengajar, memberikan penjelasan, dan mengembangkan anggota kelompoknya. Ketujuh, memiliki keahlian sosial, suka menolong, suka jika bawahannya maju, ramah, dan mudah bergaul. Kedelapan, memiliki kemampuan untuk menganalisis, merencanakan, mengorganisasi, mendelegasikan wewenang, menyusun konsep, dan mengambil keputusan. Oleh karena itu seorang pemimpin harus dapat mengatur sumber daya dalam organisasi, mengoordinasikan tugas dan memastikan team work dapat bekerja dengan baik di dalam organisasi. Hal yang jauh lebih penting adalah bagaimana integritas dan etika yang tinggi menjadi pondasi utama untuk menjaga kepercayaan publik.

Pemimpin yang baik juga harus berpikir secara strategis dan jangka panjang untuk memastikan bahwa pembangunan terus berlanjut sambil meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam pengelolaan sumber daya saat ini. Pemimpin di sektor publik harus memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan berbagai lembaga dan fleksibel terhadap perubahan. Oleh karena itu, pemimpin memiliki kemampuan untuk berdampak positif dan berkelanjutan pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pemimpin harus memiliki kecerdasan, adaptasi, dan energi yang kuat untuk membangun tim yang dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan.

Karena kompleksitas dan tantangan yang dihadapi sektor publik, kepemimpinan memerlukan kompetensi dan pengalaman yang kuat untuk mencapai tujuan. Untuk memimpin organisasi publik yang sering kali harus bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan yang ada, diperlukan pengetahuan kebijakan publik, kemampuan manajerial, dan keterampilan komunikasi dan negosiasi.

Selain itu, pemimpin sektor publik harus memiliki pengalaman dalam mengelola sumber daya yang terbatas, dinamika birokrasi, dan membuat keputusan yang akuntabel dan transparan. Pengalaman ini memungkinkan mereka untuk mengontrol semua sumber daya dalam perusahaan.Akibatnya, mereka yang bertanggung jawab atas sektor publik harus memiliki kombinasi keahlian yang kuat, pengalaman yang kaya, dan bukan hanya popularitas. Pemimpin sektor publik yang diperlukan dapat membawa perubahan besar dan mencapai tujuan pembangunan masyarakat yang diinginkan. Mereka yang terpilih menjadi kepala daerah dalam kontestasi Pemilukada November 2024 harus mampu mengubah "mimpi" menjadi "kenyataan" untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lalu apa yang menjadi acuan seseorang pemimpin ? secara konseptual seorang pemimpin harus memiliki kepekaan dalam melihat situasi dan memiliki keyakinan dalam melakukan tindakan, sehingga perlu adanya batas atau tolak ukur dalam menjalankan tugasnya. Dalam pemerintahan seorang pemimpin memiliki batasan yaitu asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa AUPB merupakan prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan atau tindakan dalam menyelenggarakan negara untuk menciptakan pemerintahan yang baik (good governance).