LPPSS dan GERMAK, Geruduk DTPHK, Rilis Blak Blakan Menuding Sebut Nama

Diterbitkan oleh Admin pada Kamis, 8 April 2021 21:14 WIB dengan kategori Headline Makassar dan sudah 281 kali ditampilkan

MAKASSAR, -- Dipimpin Kama Cappi. Lembaga Pemantau Pembangunan Sulawesi Selatan & Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi (LPPSS & GERMAK) Indonesia, melakukan aksi demonstrasi dan mendesak para penegak hukum diantaranya Kepolisian, Kejaksaan Tinggi Sulsel & Kpk Sebagai Garda terdepan dalam penuntasan kasus Tindak Pidana Korupsi.

Adapun dalam tujuan aksi LPPSS & GERMAK) Indonesia ke Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (DTPHK) adalah menyorot tindak korupsi yang dilakukan oleh Andi Ardin Tjatjo, selaku Kadis DTPHK bersama Muhlis Kabid Sarpras Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Perkebunan Prov. Sulsel

Dalam orasi pernyataan sikap yang disampaikan LPPSS & GERMAK juga menuliskan nama nama yang masuk dalam urutan para elite politik catatan bermasalah dan diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi dugaan kasus Suap, Perizinan dan Pembangunan Infrastruktur Yang Menyeret Gubernur Nurdin Abdullah.

Adapun sesuai isi dalam lembaran rilis (LPPSS & GERMAK) Kamis (8/4/2021) bertempat di pelataran Dinas Tamanan Pertanian Holtikultura dan Perkebunan DTPHK secara blak blakan menyebut daftar nama yang secara langsung menyebutkan jelas siapa siapa saja elite politik yang terlibat dan termaksud oleh LPPSS & GERMAK antara lain 

  1. Sari Puji Astuti (Kabiro Pengadaan Barang/Jasa Setda Prov.
  2. M. Fathur Fauzi Nurdin (Anak Nurdin Abdullah) Sulsel)
  3. Mirza (Menantu Pak Nurdin Abdullah Dalam Dugaan Kasus Pekerjaan Proyek New Port)
  4. Imelda Obey (Anak Dari Anton Obey Perusahaan Pt. Inaho Jaya Lestari)
  5. Ferry Tandriady (Pengusaha Dan Sebagai Bendahara Partai Nasdem)
  6. A. Indar (Pengusaha)
  7. John Theodore (Pengusaha)
  8. Andi Gunawan (Pengusaha)
  9. M. Ardi (Kepala Cabang Bank Mandiri Kota Makassar)
  10. Andi Megawati Abdullah/Karaeng Mega (Pengusaha Sekaligus Keluarga Nurdin Abdullah)
  11. Arman (pengusaha sekaligus keluarga Nurdin Abdullah)
  12. Hartwan Alias Wawan (pemenang tender RPH)
  13. Taufik Fachrudin (Kepala Perusda)
  14. Rudy Ramlan (Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bulukumba)
  15. Andi Ardin Tjatjo (kepala dinas pertanian, tanaman pangan, holtikultura dan perkebunan prov. sulsel)
  16. Muhlis (kepala bidang prasarana dan sarana dinas pertanian, tanaman pangan, holtikultura dan perkebunan prov. sulsel)
  17. Andi Ina Kartika Sari (Ketua Dprd Prov. Sulsel)

LPPSS & GERMAK Indonesia juga menegaskan aksi tersebut sesuai dengan ketentuan UUD 1945 pasal 2 dan UU Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum yang bahwa demokrasi yang harus dibangun di Negara ini adalah demokrasi yang terhormat, demokrasi yang melindungi hak konstitusional warga Negara, demokrasi yang memungkinkan terjadinya persaingan secara sehat, adil, jujur, dan bermartabat.

GERMAK & LPPSS juga mendesak dan menuntut agar kasus Tindak Pidana Korupsi yang dalam daftar nama para elite politik dan terjadi di Prosvinsi Sulawesi Selatan agar segera dilakukan pemeriksaan terhadap pihak terduga yang terkait dalam kasus tersebut 

Sementara saat wawancara langsung kepada sekertaris dinas pertanian Ir. H. Suaib P.MP yang menemui para pengunjuk rasa malah merasa bingung dan tidak faham akan maksud kedatangan dan tuntutan dari para demonstran namun karena kepala dinas berada diluar jadi saya mewakili menerima pengunjuk rasa dan akan menyampaikan kepada kepala dinas. Kata Ir. H. Suaib P.MP

Saat ditanya perihal tuntutan demonstran Sekdis Pertanian hanya mengira ngira bahwa yang di sampaikan pengunjuk rasa terkait tuntutan anggaran senilai 21 miliar dan fokus pada pembangunan pengerjaan irigasi di takalar yang bahkan dirinya juga belum jelas proyek termaksud.

"Kalau pengalaman saya di proyek- proyek yang dianggap pelanggaran itu apabila menyalahi kontrak, akan tetapi kami tidak tahu apa betul kegiatan tersebut di takalar menyalahi kontrak ini yang kita perlu perjelas guna mencari titik terang" Ujarnya
 
Lanjut dirinya belum bisa mengatakan bahwa Pak Kama Capi ini benar atau tidak karena kita sama sekali tidak tahu asal usul informasi dan sumber informasi itu kami hanya terima dengan baik saja Karena namanya demokrasi ini tidak boleh kita larang orang berdemo kita terima dengan baik dan secara kekeluargaan daripada berteriak di jalan lebih baik kita terima saja mereka dengan baik, namun untuk lebih dari itu kami ada bidang khusus yang mengatur tehnisnya

"Saya senang dengan beliau yang masuk dengan lebih banyak juga petuah- petuah keagamaan saya salut juga sama Pak Kama Capi, dan saya hanya mendengar penyampaian religi keagamaan yang di sampaikan Kama Cappi saat diterima di aula kantor dinas. Ujar Ir. H. Suaib P.MP

Mudah-mudahan beliau kedepannya bisa menjadi pahlawan anti korupsi yang betul-betul anti korupsi. (*/)