Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar rapat membahas usulan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2015 dari masing-masing komisi (Kamis, 29/1). Dipimpin oleh Ketua Baleg DPR Sareh Wiryono, seluruh komisi telah memberikan daftar Prolegnas yang menjadi proirotasnya.Berikut daftar usulan Prolegnas 2015
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ingin dana dikelola secara transparan. Karena itu, Kemendes PDT ini menggandeng Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). "Kerjasama dengan IAI ini agar pelaporan Dana Desa bisa benar dan tidak terjadi penyelewengan," jelas Menteri Desa
Terkininews.com - Persoalan yang kerap terjadi di Polri merupakan buntut dari keberadaan institusi penegak hukum ini yang berada dibawah naungan eksekutif. Untuk itu, Polri harus keluar dari ranah tersebut supaya terhindar dari berbagai kepentingan politik. Hal tersebut dikatakan pengamat kepolisian, Bambang
Dalam Islam, setiap makanan yang mengandung babi haram dikonsumsi. BPOM meminta masyarakat Muslim mewaspadai dan selektif memilih makanan halal. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Roy Sparringa mengungkapkan banyak makanan olahan yang belum mendapatkan izin dari BPOM. Makanan-makanan olahan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai meragukan kemampuan dan kecakapan sejumlah menteri kabinetnya dalam mengatasi berbagai persoalan bangsa, khususnya di sektor politik dan hukum. Hal itu dikatakan politisi Partai Nasdem, Despen Ompusunggu, kepada wartawan, Rabu (28/1). Akibatnya, menurut Despen, Jokowi harus
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) Duski Samad mengimbau penggemar atau kolektor batu akik untuk tidak terbawa kedalam sifat kemusyrikan. "Jangan sampai batu akik merusak nilai akidah sebagai umat Islam, apalagi mempercayai batu akik berpengaruh dalam kehidupan," kata
Dalam laporan tersebut, saksi yang disebut adalah Hasto Kristiyanto yang merupakan pelaksana tugas Sekjen DPP PDI Perjuangan dan seorang advokat bernama Syamsir. Selain itu, pelapor juga memberikan barang bukti berupa satu bendel print dokumen dari website Kompasiana dengan judul 'Rumah Kaca Abraham
Ketua DPR RI, Setya Novanto, Selasa (27/1) akan melantik sejumlah anggota DPR RI sebagai anggota DPR RI pergantian antar waktu (PAW). Mereka yang dilantik sebagai anggota DPR RI antar waktu berasal dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat.Dari Partai
Poros Muda Golkar memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bambang Widjojanto yang mundur dari Komisioner KPK dan fokus menjalani masalah hukum yang disangkakan Polri pada dirinya. "Bambang telah mencontohkan jiwa ksatria dan negarawan yang taat kepada hukum yang berlaku. Apa yang dilakukan Bambang
Para petinggi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Hari ini, Ketua KPK Abraham Samad dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait pertemuannya dengan sejumlah petinggi partai politik mejelang Pilpres 2014. Pelaporan juga terkait tawaran Samad untuk membantu
Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis survei terbaru pada Ahad (25/1), yang menyatakan bahwa publik lebih menginginkan Jokowi untuk memimpin PDIP ketimbang masih dikendalikan Megawati Soekarnoputri. Responden yang menyatakan Jokowi lebih layak memimpin PDIP sebesar 36,8 persen. Sementara itu, yang
Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno menuding KPK telah melakukan provokasi massa. Sehingga muncul gerakan yang mendukung lembaga antikorupsi tersebut. Bahkan ia menyebut para pendukung tersebut sebagai rakyat yang tak jelas. Sontak kata-kata itu membakar amarah masyarakat.Sebagian masyarakat menumpahkan
Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno menuding KPK telah melakukan provokasi massa. Sehingga muncul gerakan yang mendukung lembaga antikorupsi tersebut. Bahkan ia menyebut para pendukung tersebut sebagai rakyat yang tak jelas. Sontak kata-kata itu membakar amarah masyarakat.Sebagian masyarakat menumpahkan
Presiden RI, Joko Widodo disarankan sebaiknya mengganti seluruh Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena para pimpinannya banyak bermasalah. "Bekukan dulu aktivitas KPK sambil mencari figur yang lebih bersih dan tidak memiliki rekam jejak negatif agar KPK lebih berani, independen, dan bernyali,"
Indonesia harus memiliki kepastian hukum, kepastian prosedur dan kepemimpinan yang tegas agar dunia tahu bahwa ada hukum dan ketertiban di negeri ini. Demikian dikatakan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tifatul Sembiring, dalam kicauan di twitternya @tifsembiring beberapa saat
